GARUT – Sejumlah massa dari tenaga honorer di sejumlah SKPD Kabupaten Garut melakukan demo di gedung DPRD Garut Kamis (7/7/22). Para honorer ini demo karena meminta kejelasan nasibnya atas rencana pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.
Dari pantauan di lapangan, massa tenaga honorer yang hadir tampak dari Disperindag ESDM, Diskominfo dan SKPD lainnya.
Mereka meminta regulasi yang adil untuk tenaga honorer dan menolak dialihkan ke outsorcing karena telah lama mengabdi di Pemerintahan Kabupaten Garut.
Baca Juga:ABPEDSI Garut Usulkan 7 Poin dalam Rancangan Perbup BPDDirektur Utama BRI Sunarso Mendapatkan Penghargaan Internasional The Best ‘SME Banker of The Year’
Neni Sumarni (43) honorer di salah satu UPT Disperindag, mengaku sudah 17 tahun bekerja dan belum diangkat menjadi PNS.
Selama mengabdi, Neni mengaku belum ada honor yang layak yang diberikan Pemerintah daerah. Jauh-jauh lagi jika diangkat menjadi PNS.
Sampai saat ini kata Neni belum ada kejelasan mengenai nasib honorer.
“ (aksi) Beres tapi belum ada keputusan,” ucapnya di Halaman Gedung DPRD Garut, Kamis (7/7/2022).
Usai massa meninggalkan audensi, Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah saat dimintai keterangan terkait nasib honorer di Gedung Paripurna tak memberikan tanggapan.
“ Ke komisi 1, saya tak menghadiri audensi,” singkatnya.
Sebelumnya dari kalangan honorer nakes dan non nakes di Puskesmas dan RSUD dr. Slamet Garut juga melakukan aksi demo besar-besaran. Mereka menilai posisi nakes dan non nakes sebagai garda terdepan dalam menyelamatkan masyarakat, khususnya di masa pandemi.
Honorer nakes dan non nakes meminta Kepada Pemkab untuk diberikan porsi P3K yang cukup sesuai dengan jumlah honorer yang sudah tercatat.(fit)