CIAMIS – Puluhan Mahasiswa yang tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis melakukan Demontrasi ke kantor Pemerintah Daerah dan DPRD kabupaten Ciamis Rabu ( 01/08/2021).
Tatang Koordinator aksi mengungkapkan, Sejauh ini Gegara Pandemi Covid 19 Pelaksanaan Otonomi daerah di kabupaten Ciamis tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
” Aturan daerah otonom sudah diatur dalam UU Dasar 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 6 . Akan tetapi di Masa Pandemi Kebijakan kebijakan ataupun strategi pemerintah daerah tidak terlihat yang hanya terlihat nurut sajah terhadap kebijakan kebijakan pemerintah pusat,” Tegas tatang.
Baca Juga:Ketua DPRD Ciamis Tanggapi Adanya KPM BPNT Belanja Hingga ke Luar ProvinsiKetua GPM Sesalkan Data Penerima Bansos yang Tidak Beres, Banyak Penerima Tidak Tepat Sasaran
Menurutnya, dari hasil kajian HMI Cabang Ciamis kebijakan strategis pemerintah daerah tidak terlihat dalam penanganan Covid 19 . Yang harusnya hal ini menjadi sebuah tolak ukur penyelenggaraan otonomi daerah dikarenakan pemerintah daerah adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakatnya.
” Sejak ditetapkannya Covid 19 sebagai bencana non alam Nasional dan diterbitkannya PERPU No 1 tahun 2020 yang kemudian di sahkan nya menjadi Undang – Undang No 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penangan pandemi Covid 19 menjadi sebuah awal ketidak jelaskan pelaksanaan otonomi daerah, “ucapnya.
Tatang menyampaikan, dalam penanganan Covid 19 transparansi anggaran Covid 19 di kabupaten Ciamis tidak terbuka padahal dari sektor belanja penanganan dampak kesehatan dari mulai tahun 2020 Cukuplah besar dan juga anggaran pada tahun 2021 hari ini tidak beda jauh dari tahun sebelumnya.
“Transparansi anggaran penanganan Covid hari ini harus menjadi sebuah perhatian bersama bahwa sudah sejauh mana efesiensi pengelolaan anggaran dalam mengcover kebutuhan masyarakat. Akan tetapi mana hingga saat ini belum ada informasi mengenai persentasi ataupun efensinya pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi Covid 19 , “katanya.
Sehingga dengan adanya kami turun ke jalan melakukan demontrasi kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini Lembaga eksekutif dan legislatif. HMI Cabang Ciamis menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara utuh, menegaskan skala prioritas penanggulangan Covid 19 untuk kebutuhan masyarakat. Menghentikan segala bentuk pembangunan infrastruktur pembangunan yang tidak menunjang untuk pemulihan ekonomi dan juga memaksimalkan peran pengawasan DPRD kabupaten Ciamis dalam mengatasi persoalan pandemi Covid 19 dari pembangunan daerah .