GARUT – HMI Cabang Garut menyambangi Bank Mandiri Cabang Garut melakukan audiensi perihal program BPNT (bantuan pangan non tunai), Senin (13/9/2021).
Ketua umum HMI, Sulton Hidayatullah hadir dalam kunjungan terseut didampingi Sekretaris Fajar Alamsyah, Bendahara Ramdani, bidang PA Hasan, PPD Rival S.S, HUMHAM Tedi, PTKP Taofiq dan Bagus.
Sulton sendiri menyampaikan banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap BPNT. Sulton pun sangat menyesalkan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat tersebut.
Baca Juga:Menko Airlangga : Realisasi PEN capai 50,7 PersenSepakat Damai, Polisi Hentikan Kasus David NOAH
Dimana bank Mandiri sendiri menurut Sulton kurang optimal melakukan pengawasan dan penetapan agen yang dinilai juga tidak sesuai pedoman umum.
Keluhan masyarakat itu antara lain adanya saldo selama 7 bulan, Kartu keluarga sejahtera (Kks) yang disimpan di agen, pangan yang diterima kurang berkualitas.
HMI sendiri menurut Sulton sudah melakukan observasi ke lapangan dan menyebarkan angket kepuasan. Dan hasilnya memang banyak yang menilai program ini bermasalah.
Salahsatu contoh warga Maripari Kecamatan Sukawening, ada yang sudah 7 bulan tidak mendapatkan bantuan BPNT tersebut dan hanya mendapatkan satu kali pada bulan februari 2021.
Program BPNT yang di gulirkan oleh Presiden Jokowi sampai pertengah tahun 2021 di duga masih banyak tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, tidak tepat harga dan tidak tepat jumlah, sesuai apa yang tertera di Pedoman Umum (Pedum), bebernya.
” Di beberapa desa/kelurahan, banyak masyarakat yang tidak ada saldo berbulan-bulan, mengeluhkan kualitas pangan yang diterima, dan diperkirakan tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya diterima KPM,” kata Sulton.
“Kalau ditotalkan, sembako yang diterima beberapa KPM jumlahnya jauh mencapai Rp200.000, diduga mark up harga, isi Pedoman umum (Pedum) padahal sudah jelas tidak boleh dipaket paket pangan tersebut, KPM bebas memilih tetapi tidak keluar dari yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya,ini adalah hasil dari angket yang kita sebarkan di masyarakat ” ujarnya.
Baca Juga:Bupati Ciamis Ancam Cabut Izin PTM Jika Sekolah Masih Abai ProkesCapaian PBB di Kecamatan Cibiuk Masih Rendah
Sementara itu menurut Fajar Alamsyah, peran pemerintah daerah sebagai pemantaupun entah kemana. Dari mulai Dinsos, TKSK Kecamatan, Tim koordinasi sembako Kabupaten.