RadarPriangan.com, GARUT – Pandemi corona virus disease (Covid-19) atau korona yang tak kunjung usai memberi dampak pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Demikian diungkapkan Plt Kepala Bappeda Garut, Agus Ismail kepada wartawan, Kamis (28/5/2020).

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Garut harus mengubah hampir seluruh fokus dan konsep perencanaan pembangunan yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

Menurut Agis (sapaannya), perubahan arah pembangunan harus dilakukan baik yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahkan yang telah teranggarkan dalam APBD tahun 2020 pun merupakan keharusan, sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi dampak wabah covid 19.

Agis menjelaskan, hampir seluruh kebijakan pembangunan dari pusat hingga daerah, kini diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, khususnya difokuskan pada restrukturisasi pada pelayanan kesehatan.

Hal ini lantaran pandemi korona merupakan hal baru yang bersifat masif secara nasional, juga belum diketahui sampai kapan wabah ini akan berakhir.

Dalam upaya pemulihan ekonomi kata Agis, program pembangunan akan difokuskan pada area bisnis di daerahnya, yakni bidang pariwisata, pertanian dan UMKM, ditopang dengan infrastruktur. Sedangkan untuk program-program yang tertunda tahun ini, akan direstruktrisasi pada perencanaan pembangunan tahun 2021.

“Program yang paling banyak tertunda di Tahun 2020 ini, tentunya pembangunan infrastruktur yang mencapai sekitar Rp. 200 milyar, dan ini tentunya akan kita restrukturisasi di Tahun 2021,” katanya.

Lanjutnya, penundaan sejumlah proyek pembangunan diperparah dengan adanya pengurangan sumber-sumber pendàpatan Kabupaten Garut, jelas sangat berpengaruh pada realisasi program.

“Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) saja pengurangannya mencapai Rp. 147 milyar, belum lagi dana bagi hasil, belum dana provinsi, kalau kita hitung lebih dari Rp. 200 milyar bahkan bisa mencapai Rp 300 miliar,” pungkasnya. (erf)