GARUT – Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Garut, Lamlam Masropah, menyampaikan, bahwa ada tiga kerawanan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November mendatang.
“Di Garut ada 3 tahapan yang disebut rawan, kenapa disebut rawan? Karena di pemilu 2024, Pilkada 2019 juga Pilkada 2018 pada saat itu ditemukan kejadian atau dugaan pelanggaran,” Ujar Lamlam, Senin 26 Agustus 2024 di Hotel Santika.
“Rawan itu, satu saat tahapan kampanye, kedua tahapan penghitungan suara dan ketiga tahapan pencalonan. Kalau ini fokus pada tahapan, yang rawan di Garut sekali lagi ada 3, yang saya sebutkan tadi,” sambungnya.
Baca Juga:Perlombaan Menyeberang Kolam di Atas Bambu, Berhasil Hibur Warga Desa LeuwigoongBey Machmudin Lantik Hening Widiatmoko sebagai Pustakawan Ahli Utama, Beri Amanah Jaga Peradaban
Lamlam menyebutkan indikator kerawanan, salah satunya pada saat tahapan kampanye banyak sekali ditemukan baik saat pemilu maupun pilkada yang melakukan iklan sebelum jadwal kampanye berlangsung.
” Kemudian yang kedua di tahapan penghitungan suara, indikatornya ada saran kebaikan yang disampaikan oleh Bawaslu kepada pihak KPU pada saat proses rekap, baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten,” ungkapnya.
“Kemudian indikator pada saat proses pencalonan, indikator kerawananya ada terjadi penyelesaian sengketa. Paling baru dan paling hangat itu kemarin dilaksanakan pada saat proses pencalonan perseorangan, ada sengketa proses perseorangan,” lanjutnya.
Sementara saat ditanya terkait konflik antar pendukung apakah termasuk dalam kerawanan, menurut Lamlam bahwa konflik tersebut merupakan non tahapan kerawanan.
“Itu non tahapan makanya saya tidak sebutkan, non tahapan itu ada dua. Yang pertama intimidasi terhadap penyelenggara, kedua konflik timses atau antar pendukung, itu juga ada potensi karena pernah terjadi,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, konflik antar pendukung itu mungkin saja bisa terjadi tetapi tidak setinggi yang di luar jadwal kampanye. ” Mudah-mudahan tidak, karena itu tidak terlalu tinggi di Pilkada tetapi justru lebih kecil,” katanya.
Meski begitu, ia tetap akan melakukan antisipasi guna menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yakni konflik antar pendukung tersebut.
Baca Juga:Pj Bupati Garut Tak Mau Negosiasi Lagi Soal Relokasi PKL, Tidak Ada Audiensi ApapunEha Pedagang Kacang Rebus Ketiban Rezeki, Saat Dedi Mulyadi ke Garut
“Anstisipasinya kita bersama multi stakeholder lebih ke penguatan soal permasalahan partisipasinya masyarakat, yang kedua terkait dengan sosialisasi yang kita lakukan meskipun sedikit dan jarang tetapi mudah-mudahan efeknya banyak. Karena biasanya yang kami undang untuk mengikuti kegiatan tersebut kan simpul-simpul, harapanya simpul-simpul itu yang turun kebawah untuk kemudian bisa menyampaikan hal yang sama,” pungkasnya. (Ale)