MATARAM – Aturan yang mewajibkan aparatur sipil negara membeli tiket MotoGP Mandalika diprotes.
Sejumlah anggota dewan menyesalkan aturan yang disampaikan Sekretaris Daerah Pemprov NTB H Lalu Gita Ariadi.
Walaupun hal tersebut kemudian dibantah Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Sirajuddin menilai kebijakan ini merupakan pemaksaan dan melanggar aturan.
Baca Juga:Jangan Terprovokasi, Ketum PP Muhammadiyah: Perang Rusia-Ukraina Bukan Masalah AgamaTape Makanan Fermentasi yang Menyehatkan, Begini Kata dr. Zaidul Akbar
“Kami sangat menyesalkan ketika ada kebijakan Pemprov mewajibkan ASN untuk membeli tiket MotoGP. Apa dasar mewajibkannya, karena tentu ini pemaksaan dan melanggar aturan,” tegasnya, dilansir radarlombok, Jumat, 4 Maret 2022.
Menurutnya, kebijakan mewajibkan ASN membeli tiket MotoGP menyalahi mekanisme yang ada. Sebab konstruksi gelaran event MotoGP adalah event nasional.
“Artinya tidak boleh dong mewajibkan. Maka perlu dievaluasi progresnya seperti apa event MotoGP ini, kok bisa tiketnya nggak laku, lalu ASN mau diwajibkan seperti itu,” ucapnya.
Dia melihat, pihak terkait belum becus mempromosikan event MotoGP. Seharusnya dapat dijadikan peluang sebagai wadah dalam promosikan daerah keluar. Tidak kemudian mengambil kebijakan yang malah merugikan daerah sendiri.
“Jadi cara mempromosikan yang masih kurang maksimal dengan lemahnya manajemen pengelolaannya yang tidak benar dan maksimal. Itu masalahnya. Dan tidak boleh dong mewajibkan ASN atau masyarakat oleh Pemprov NTB untuk nonton MotoGP,” tegasnya.
Serupa disampaikan Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, TGH Mahalli Fikri. Jika kata wajib sudah keluar, berarti menunjukkan adanya unsur pemaksaan. Apalagi ditambah dengan ada ancaman sanksi bagi ASN yang tidak mematuhi hal tersebut.
“Kalau sifat imbauan, kita mendukung. Kalau ada unsur pemaksaan, itu jelas melanggar hak asasi,’’ cetusnya.
Baca Juga:Pamen Polri Sebut Khalid Basalamah Tak Pernah Ceramah RadikalBule Asal Rusia Masuk Islam Diiringi Takbir Warga Lombok
Jika pun ada surat edaran pemda untuk memfasilitasi pembelian tiket MotoGP, Mahalli mengaku salut. Karena itu sebagai bentuk sosialisasi pemda dalam kesediaan memfasilitasi warga NTB yang berhajat menonton MotoGP dengan harga tiket yang lebih murah atau di bawah tarif standar.
“Tapi kalau mengharuskan kepada ASN dengan sanksi tertentu, saya kira itu tidak tepat,” pungkasnya.
Saran berbeda disampaikan anggota DPRD Provinsi NTB lainnya, Akhiansyah, bahwa sebaiknya penyelenggara maupun pihak lainnya termasuk pemda perlu mencari inovasi dan terobosan untuk mendukung lancar dan sukses penyelenggaraan event MotoGP.