“Kepala desa harusnya paling paham kondisi warganya. Mereka yang seharusnya aktif menyampaikan data ke kami,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Disperkim tidak mungkin melakukan pendataan langsung ke seluruh desa karena keterbatasan waktu dan sumber daya.
“Data awal harus dari wilayah setempat. Kalau kami harus keliling ke semua desa tentu tidak mungkin,” pungkasnya.
Baca Juga:Ketua DPRD Garut Soroti Ketidaktepatan DTSENJelang Libur Natal dan Tahun Baru Strategi Pengamanan Lalu Lintas Dimatangkan
Selain APBD, bantuan rutilahu juga berasal dari berbagai sumber seperti BSPS (535 unit), bankeu provinsi (35 unit), CSR, serta bantuan dari Baznas. Jika digabungkan, total bantuan rutilahu untuk masyarakat Garut bisa mencapai sekitar 800 unit per tahun. (Rizki)