GARUT – 138 desa di Kabupaten Garut kini mulai mengembangkan usaha ternak ayam petelur melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Angka tersebut diprediksi terus bertambah seiring adanya dorongan dari Pemerintah Pusat yang mewajibkan alokasi 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan melalui penyertaan modal BUMDes.
Selain ayam petelur, sejumlah desa juga bergerak di subsektor perikanan dan pertanian, sehingga geliat ekonomi desa dari sektor pangan dipandang semakin meningkat.
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Garut, Beni Yoga mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan teknis terkait pengembangan usaha tersebut. Namun ia mengakui bahwa kemampuan anggaran daerah saat ini sangat terbatas, sehingga Diskanak tidak bisa memberikan bantuan fisik berupa sarana atau bantuan modal.
Baca Juga:Tanah Bergeser di Caringin, 1 Rumah Ambruk Beberapa Lainnya TerancamDiduga Karena Urusan Utang Piutang, Z Luka Berat Ditusuk D
“Kami hanya bisa memberikan pendampingan teknis. Data dari Apdesi menunjukkan sudah 138 desa yang bergerak di ayam petelur. Untuk bantuan fisik, fiskal daerah kita semakin kecil,” ujar Beni.
Beni menjelaskan, meski tidak bisa memberi bantuan langsung, Diskanak siap memberikan pendampingan berupa pelatihan, analisis prospek usaha, serta kajian pasar. Desa-desa dapat mengajukan permohonan pendampingan ke Diskanak sesuai kebutuhan pengembangan peternakan maupun perikanan.
“Kami siap turun memberikan bimbingan. Desa tinggal mengusulkan, nanti kami dampingi sesuai kebutuhan teknis,” katanya.
Diskanak juga berencana melakukan konsolidasi dengan Apdesi Garut untuk memperkuat gerakan ketahanan pangan desa ini.
Beni optimistis gerakan ketahanan pangan melalui BUMDes akan menjadi kekuatan ekonomi baru di Garut, terutama untuk menyokong kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, produksi telur ayam dari desa-desa tersebut bisa menjadi pemasok utama MBG di masa mendatang.
“Kalau rata-rata tiap desa punya 500 ekor saja, dikalikan 138 desa, produksinya sudah cukup besar. Ini bisa menopang kebutuhan bahan baku MBG,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian desa sudah mulai berproduksi, sementara lainnya masih dalam tahap belajar mengelola usaha peternakan.
Baca Juga:DPRD: Pemkab Harus Gerak Cepat Tangani Kerusakan Akibat Cuaca Ekstrem58 SPPG di Garut Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sisanya Belum
Selain BUMDes, Beni menilai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) dapat menjadi instrumen tambahan untuk mempercepat penguatan ketahanan pangan. Ada dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat yang memungkinkan koperasi desa ikut membangun produksi peternakan dan perikanan.