Menuju Layanan Publik yang Lebih Baik
Upaya ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik, yang mengatur tata kelola klasifikasi data dan memastikan interoperabilitas sistem berjalan lancar. “Peraturan menteri saat ini masih dalam proses finalisasi,” tambah Budi.
Dengan PDN dan regulasi pendukungnya, pemerintah berharap layanan publik menjadi lebih efisien dan pengambilan kebijakan lebih akurat. Sistem ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, tetapi juga mengurangi risiko duplikasi data dan meningkatkan keamanan informasi.
Harapan dan Masa DepanIdentitas digital adalah langkah maju yang menjanjikan transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan dan layanan publik di Indonesia. Dengan peluncuran resmi pada Oktober 2024, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat nyata dari teknologi ini, mulai dari efisiensi proses administratif hingga peningkatan kualitas layanan.
Baca Juga:Benih Padi Diserang Tikus, Petani Dapat Bantuan KomposPuluhan Pos Disiagakan Tim Gabungan, Kawal Momen Libur Panjang Natal dan Tahun Baru
Namun, keberhasilan implementasi sistem ini bergantung pada kesiapan infrastruktur, regulasi yang jelas, serta edukasi kepada masyarakat. Jika semua elemen ini berjalan harmonis, identitas digital akan menjadi fondasi kuat untuk Indonesia yang lebih modern dan terintegrasi.