GARUT – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut nomor urut 02, Syakur Amin dan Putri Karlina, menyatakan komitmen kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan pungutan liar (pungli). Janji ini disampaikan Putri Karlina sebagai respon atas keluhan warga Desa Sirnagalih, Kecamatan Bayongbong, yang merasa kesulitan saat mengurus pembuatan KTP karena prosedur yang rumit dan panjang.
Salah satu warga, Nani (52), menceritakan pengalamannya dalam mengurus KTP untuk kelengkapan data anaknya yang akan masuk sekolah. “Saya butuh cepat, tapi prosesnya sangat berbelit dan mahal. Padahal, katanya gratis. Kalau ibu nanti jadi wakil bupati, bisa tidak masalah ini diselesaikan?” keluh Nani saat bertemu Putri.
Putri Karlina mengungkapkan bahwa pengaduan semacam ini bukan hal baru. Selama masa kampanye, ia sering mendengar langsung keluhan terkait pelayanan publik yang lambat dan banyaknya pungutan liar. Tidak hanya itu, Putri juga menerima laporan dari kalangan pengusaha konstruksi mengenai potongan proyek yang harus mereka bayar.
Baca Juga:UPT Pemasyarakatan se-Garut Raya Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2024Romli Ajak Relawan dan Pendukung Rapatkan Barisan untuk Kemenangan SANTRI di Pilkada 2024
“Banyak pengusaha konstruksi yang mengeluh, mereka dipaksa menyetor 10-15 persen dari nilai proyek sebagai bentuk ‘upeti’,” ujar Putri. Ia menganggap praktik tersebut sangat merugikan masyarakat dan berjanji untuk membersihkan pemerintahan dari tindakan semacam itu.
“Saya dan Pak Syakur berkomitmen untuk menghapus pungli dan korupsi di pemerintahan. Kalau masih ada yang ‘bermain’, laporkan langsung ke saya,” tegasnya, disambut antusiasme dari masyarakat yang hadir.
Jika terpilih pada Pilkada Garut 2024, Putri juga berjanji untuk memprioritaskan anggaran pada program yang mendukung kepentingan masyarakat kecil. Menurutnya, pemangkasan pada proyek-proyek besar yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga akan menjadi fokus utamanya.
“Kita tidak perlu membangun gedung megah yang hanya digunakan sesekali, lebih baik anggarannya digunakan untuk fasilitas umum di desa. Banyak masyarakat di pedesaan yang masih menghadapi kesulitan ekonomi, angka kemiskinan tinggi, dan pengangguran banyak,” ungkap Putri.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tetap penting, tetapi yang utama adalah kebutuhan masyarakat sehari-hari. “Pembangunan harus bermanfaat bagi semua, bukan sekadar proyek besar tanpa dampak nyata,” tambahnya.