GARUT – Calon Wakil Bupati Garut nomor urut 2, Luthfianisa Putri Karlina, meluncurkan inisiatif “Satu Jam Belajar dan Mengaji” yang ditujukan untuk anak-anak di Kabupaten Garut. Program ini diperkenalkan dalam sebuah diskusi yang berlangsung di cafe Alertakopi, Kecamatan Garut Kota, pada Jumat malam, 25 Oktober 2024.
Diskusi tersebut mengangkat tema “Perempuan Memilih pada Pilkada Garut 2024,” dihadiri oleh sejumlah tokoh perempuan dari berbagai latar belakang. Kegiatan bincang-bincang ini diikuti oleh peserta perempuan muda, dengan kehadiran para pembicara seperti Astri Novitasari, seorang pengusaha perempuan; Audrey, Mojang Garut 2022; Alis Suminar, seorang aktivis perempuan; dan Anisa, seorang praktisi hukum.
Diskusi tersebut berfokus pada peran perempuan dalam memilih pemimpin serta pentingnya perhatian terhadap isu-isu sosial di Garut. Dalam kesempatan itu, Putri Karlina menjelaskan bahwa program satu jam untuk belajar dan mengaji ini bertujuan mencegah penurunan nilai moral di kalangan anak-anak.
Baca Juga:Kader dan Mantan Caleg Perindo Nyatakan Dukungan untuk Syakur-Putri di Pilkada Garut 2024HRM Romli Ajak Warga Garut Dukung Pasangan Syakur-Putri
Ia berharap program ini dapat dilaksanakan setiap hari dari pukul 19.00 hingga 20.00 WIB, di mana waktu tersebut didedikasikan bagi orang tua dan anak untuk saling mendekatkan diri dan memperkuat ikatan keluarga. Putri juga menekankan bahwa orang tua perlu berperan aktif dalam mengawasi kegiatan anak-anak mereka, termasuk dalam penggunaan media sosial.
“Kehadiran keluarga dalam perkembangan anak sangatlah penting sejak dini. Ketika anak merasakan perhatian dari keluarga, mereka akan terhindar dari pergaulan yang kurang baik,” ungkap Putri.
Putri juga menyinggung bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Garut kerap kali berkaitan dengan kondisi kemiskinan. Ia menyoroti penghasilan yang rendah di sektor pertanian, khususnya bagi petani tembakau di Kecamatan Pasirwangi, yang rata-rata hanya memperoleh pendapatan sekitar Rp500 ribu per bulan.
Di sisi lain, insentif untuk kader Posyandu juga dinilai minim, dengan upah sekitar Rp50-80 ribu per bulan, yang menunjukkan masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan perempuan di Garut.
Putri melihat pencalonannya sebagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Garut. Menurutnya, kehadiran seorang perempuan di jajaran pemerintah dapat menjadi simbol kesiapan masyarakat Garut untuk menyongsong kesetaraan gender dan modernisasi.