JAKARTA – Jawa Barat dinilai sebagai provinsi yang mempunyai kinerja percepatan menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang baik oleh Pemerintah Pusat.
Atas capaian dari kinerja yang baik ini, Pemda Provinsi Jabar mendapatkan Dana Insentif Fiskal Kemiskinan Ekstrem bersumber dari APBN.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang langsung menyerahkan secara simbolis dana insentif kepada Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Baca Juga:18 Desa Dicanangkan sebagai Desa Ramah Pelayanan Publik, Begini Kata Sekda JabarSejumlah Rumah Rusak di Garut Akibat Gempa Bumi
Nantinya, dana insentif fiskal ini akan dipakai untuk penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jabar.
Dalam Rakor Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di tempat yang sama, Wapres Ma’ruf Amin meminta pemda yang menerima dana insentif untuk menggunakan dana tersebut untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan tepat sasaran.
“Maksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal ini untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ma’ruf Amin.
Wapres Ma’ruf meminta agar upaya penentuan target penerima program kemiskinan ekstrem memakai Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE).
Jika hal ini dapat dijalankan dengan baik, akan menjadi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas.
“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial,” sebutnya.
Ma’ruf Amin juga mengingatkan penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan harus bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran.
Baca Juga:Pemdaprov Jabar Raih Penghargaan sebagai Pemerintahan yang Baik dalam Menyosialisasikan Program Kinerja kepadaPerkuat Sinergi, Lapas Garut Lakukan Koordinasi dengan APH
Menurut Ma’ruf Amin, selain pemanfaatan Data P3KE, sistem pensasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi juga perlu terus dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian/lembaga terhubung satu sama lain.
“Data (P3KE) ini telah digunakan lebih dari 26 kementerian/lembaga dan sudah lebih dari 93 persen pemerintah daerah memanfaatkan untuk basis data pensasaran program,” tutur Wapres.
Sorotan lain, adalah konvergensi dan sinergi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.