Peran Hubungan Masyarakat (Humas) di lingkungan instansi pemerintahan baik itu di daerah maupun di tingkat pusat semakin berkembang bahkan lebih maju jika dibandingkan beberapa tahun lalu. Hal ini karena ditunjang dengan penguatan dan peningkatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditunjang dengan kemampuang Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
Divisi Humas yang ada di lingkungan pemerintah sudah semakin canggih dalam upaya mensosialisasikan program strategis instansi maupun berperan sebagai pemadam kebakaran ketika lembaganya diterpa isu miring.
Produktivitas Humas Pemerintahan bisa dilihat dari beberapa peran mereka mulai dari penyajian press release setiap hari yang jumlahnya bisa melebihi tulisan wartawan media. Press Release merupakan informasi berupa tulisan yang diberikan kepada masyarakat, perusahaan lain, dan lembaga lain dengan tujuan mempromosikan citra lembaga, baik itu pemerintahan, BUMN/BUMD, swasta dan organisasi lainnya.
Baca Juga:Garut Muda dan Helmi Budiman Luncurkan Program Rumah Makan Gratis[OPINI] Jangan Malas Lakukan Komunikasi Politik
Tidak hanya Press Release, Humas Pemerintah juga lebih giat dalam memproduksi konten media sosial yang dikemas semenarik mungkin dan konsisten sehingga akun media sosial pemerintahan juga kadang menyaingi akun-akun media sosial yang dipegang media mainstream.
Di satu sisi kita perlu bersyukur jika dalam pengelolaan pemerintahan terdapat kemajuan bahkan signifikan, namun yang disayangkan justru teman-teman kita yang ada di seberangnya. Ya, mereka adalah jurnalis. Apa kaitannya ketika Humas Pemerintahan ada kemajuan, di sisi lain kualitas Jurnalisme di Sebagian media justru turun?
Mari kita lihat potret hari ini, jika anda melihat beberapa media online baik itu di daerah maupun di nasional tidak sedikit jurnalis maupun media justru akhirnya ketergantungan dengan informasi dari Humas. Dampak yang bisa kita lihat dimana pisau pers agak menumpul karena ternina bobokan Press Release.
Apakah karena Jurnalis malas mencari berita dan juga menulisnya, atau memang jurnalis atau media tersebut menjadi corong pemerintah karena ada urusan bisnis atau kepentingan politik. Kita bisa melihat dengan mudah fenomena homogenisasi informasi yang sadar atau tidak sadar itu terjadi, ketika ada satu isu yang dimunculkan dan itu berkaitan dengan publisitas atau pencitraan, kemudian media meng-copy paste rilis dari Humas Pemerintahan untuk jadi bahan berita, gak ada jurnalis yang mengkonfirmasi informasi tersebut apakah benar atau tidak atau mendalami data-datanya karena sebagian teman-teman jurnalis udah menganggap bahwa informasi yang disampaikan adalah benar, jadi “Sami’na Wa Atho’na” sebagaimana dikatakan Humas Pemerintahan seolah-olah data yang diberikan 100 persen benar dan akurat. Padahal kan bisa saja tidak demikian persis 100 persen.