GARUT – Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL), menggeruduk kantor Bupati Garut pada Kamis 22 Agustus 2024, guna memprotes sekaligus tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan PJ Bupati Garut, Barnas Adjidin, dalam membuat kebijakan. Salah satunya terkait merelokasi para PKL yang ada di Jalan Ahmad Yani, Jalan Ciledug, Jalan Siliwangi, dan sekitaran Alun-alun.
Ratusan PKL yang dikoordinatori oleh Kemal, selaku pengurus PKL setempat. Ia melakukan aksi sekaligus audiensi di kantor Bupati, namun sayang Barnas Ajidin, Kasatpol PP, dan pihak terkait lainnya tidak bisa menerima mereka secara langsung, artinya hanya diwakilkan.
“Kemana PJ Bupati? Kemana Kasatpol PP? Bapak-bapak ini hanya perwakilan, seharusnya beliau beliau yang sekarang ada di depan saya bukan kalian,” teriak para pedagang PKL, saat akan melakukan audiensi.
Baca Juga:Ini Hasil Survei Balon Bupati Garut Versi Radar Garut dan JIPOBey Machmudin Tekankan Hal ini Kepada ASN Menjelang Pilkada
Kemarahan para PKL itu dipicu lantaran kebijakan Barnas Adjidin yang merelokasi para PKL dari Jalan Ahmad Yani, Ciledug, Siliwangi dan sekitaran Alun-alun.
“Jadi keinginan saya itu bukan direlokasi, tapi ditata dengan baik di tempat, kalau direlokasi sudah pasti kami menolak. Nah Dewan juga komisi A seharusnya turun tangan ini,” ujarnya.
“Kalau pemerintah pengen rapi, turun ke lapangan, termasuk dewan komisi A juga seharusnya itu yang turun tinjau ke lapagan, janga sampai kita bersentuhan sama bapak bapak dari Satpol PP,” sambungnya.
Kemarahan tersebut semakin memuncak, karena menurut mereka Barnas Adjidin itu bukan warga Asli Garut, sehingga kebijakanya itu sangat merugikan PKL. Lebih parahnya lagi, para PKL meminta Barnas Adjidin untuk segera dipulangkan.
“Alhamdulillah kalau waktu zaman pak Rudy Gunawan ada kebijakan, dia tahu percis karena dia asli Garut, mungkin merasakan juga. Tapi kalau dia (Barnas) siapa? Orang mana dia? Dia bukan orang Garut. Kalau bisa PJ Bupati itu mundur saja dari jabatanya dan pulang ke negaranya,”sambungnya.
Bahkan Amang dengan tegas, apabila aksi ini tidak digubris maka pihaknya akan kembali mendatangai kantor bupati Garut.
“kalau tidak direalisasi saya akan demo besar-besaran, saya akan menurunkan masa atau pedagang yang lebih banyak. Saya pastikan hanya pedagang tidak ada orang dari luar,” tegasnya.