BANDUNG – Wacana daerah otonomi baru (DOB) kabupaten kota di Jawa Barat sampai sekarang masih terganjal dengan kebijakan moratorium pemerintah.
Setidaknya ada sembilan wilayah di Jawa Barat yang mengusulkan menjadi DOB. Antara lain Subang Utara, Bogor Barat, Bogor Timur, CIanjur Selatan, Garut Utara, Garut Selatan, Indramayu Barat, Sukabumi Utara dan Tasikmalaya Selatan.
Mengomentari hal itu, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Muradi memandang bahwa pemekaran ini erat kaitannya dengan faktor politik.
Baca Juga:Solusi dari Jebakan Bank Emok, Sekda Herman Dorong BUMDes dan BUMDesma Kuatkan EksistensiBey Machmudin Minta Kabupaten Kota di Jabar Lakukan Akselerasi TPS3R
Menurutnya, DOB di Jawa Barat ini akan berjalan mulus apabila gubernur yang nanti menjabat masih memiliki hubungan kuat secara politis dengan Presiden Prabowo-Gibran.
Prof. Muradi juga mengatakan, untuk DOB ini, nantinya juga bisa ditagih kepada calon gubernur yang nanti akan maju di pilgub. Sejauh mana calon gubernur ini akan memperjuangkan DOB.
“Menarik untuk ditagihkan juga kepada para calon gubernur nanti,” terangnya, Senin (13/05)
Masalah DOB ini menurutnya juga sangat penting, karena sangat berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses masyarakat.
Dalam hal ini pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur juga bisa tercapai dengan baik apabila daerahnya semakin banyak.
Oleh karena itu Prof. Muradi kembali menegaskan bahwa untuk memuluskan jalannya DOB, maka Jabar harus punya gubernur yang masih berkoalisi dengan pemerintah pusat.
Pasalnya DOB ini sangat membutuhkan lobi-lobi politik di tingkat pemerintah maupun di parlemen.
Baca Juga:Pemdaprov Jabar Berupaya Turunkan Biaya Avtur, Genjot Rute Baru di Bandara KertajatiKetua MUI Garut: Kalau Jadi Jurkam Pilkada Jangan Bawa Bendera MUI, Bisa Berbahaya Itu
“Loby akan mudah jika ada di satu perahu (gerbong koalisi.red) yang sama,” tuturnya.
“Dua kepala daerah sebelumnya kan beda (gerbong.red). Pak Aher beda, Pak RK juga baru-baru gabung Golkar,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menerangkan bahwa pemekaran yang masih dimoratorium ini bisa segera dicabut melalui jalan politik. Yaitu kesepakatan dari legislatif dan pemerintah. “Pemerintah pusat dan legislatif di parlemen harus sama (mencabut moratorium.red),” sambungnya.***
Berita ini dikutip dari Jabar Ekspres dengan judul “Soal Realisasi CDOB Jabar, Pengamat: akan Mulus Jika Gubernur Terpilih dari Gerbong Prabowo-Gibran”