RADAR GARUT – Kabinet di jaman pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan didominasi oleh politisi. Jumlahnya bahkan diperkirakan lebih akan besar dibandingkan pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Ma’ruf Amin.
Meskipun begitu, beberapa posisi strategis kemungkinan besar tak akan diisi oleh politisi. Posisi itu termasuk Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau singkatnya (BUMN), dan Menteri “Triumvirat” yang mencakup Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Luar Negeri (Menlu), serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal tersebut disampaikan oleh Hanta Yudha, seorang pengamat politik, dalam acara Ni Luh di Kompas TV.
“Saya menduga jumlah menteri dari partai politik dalam kabinet Prabowo-Gibran akan lebih banyak daripada di era Joko Widodo,” ujar Hanta.
Baca Juga:Pj Gubernur Jawa Barat Mendatangi RSUD Karawang untuk Melihat Korban Kecelakaan di Tol JapekFavorit Orang Sunda, Simak Nih Asal-Usul Kue Awug Khas Garut
Beliau juga menyatakan bahwa kabinet Jokowi awalnya cuman diisi oleh 16 menteri berlatar belakang politisi dari total 34 posisi menteri. Tetapi, setelah reshuffle, jumlahnya akan meningkat menjadi 18 menteri dari parpol.
Prediksi ini juga akan berkaitan dengan jumlah koalisi Prabowo yang banyak serta keinginannya untuk merangkul semua pihak. Hanta juga menyebut bahwa kemungkinan kabinet Prabowo-Gibran akan menambah nomenklatur baru. “Mungkin akan ada 34 menteri, bisa juga 40 atau bahkan lebih,” tambahnya.
Tetapi, Hanta juga mengingatkan bahwa kabinet yang terlalu besar akan bisa berdampak negatif pada kinerja pemerintah. Semakin banyak menteri akan bisa menyebabkan tumpang tindih kebijakan serta mengurangi efisiensi pemerintahan. “Koalisinya sudah gemuk ditambah dengan banyaknya komposisi menteri, berpotensi membuat pemerintahan kurang efektif,” katanya.
Meskipun kabinet diprediksi akan penuh dengan politisi, Hanta juga menekankan bahwa posisi strategis seperti Menteri Triumvirat dan Menteri Keuangan akan diperkirakan diisi oleh profesional yang bukan berasal dari parpol. Ia juga menyarankan supaya Prabowo memilih menteri berdasarkan kompetensi dan tak hanya berdasarkan proporsi partai dalam koalisi.
Dalam beberapa pemerintahan sebelumnya, khususnya di jaman Joko Widodo, terjadi pertambahan menteri dari kalangan partai politik akibat reshuffle. Seiring dengan jumlah koalisi yang lumayan banyak, prediksi ini masuk akal sebab Prabowo tampaknya mau mengakomodasi berbagai pihak untuk memperkuat pemerintahannya.