GARUT – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini, Kabupaten Garut masuk kategori daerah termiskin kedua di Jawa Barat. Posisi tersebut tentunya menimbulkan keprihatinan banyak pihak, pasalnya sejak lama Kabupaten Garut tampaknya tak beranjak dari posisi tersebut.
Ketua Umum (ketum) Aliansi Umat Islam Garut, Agis Muhyidin memberikan pandangannya terhadap masalah kemiskinan di Kabupaten Garut, sekaligus memberikan solusi.
Agis menerangkan, masalah kemiskinan memang problem di setiap daerah, namun yang jadi masalahnya kenapa Kabupaten Garut selalu menempati posisi tersebut, padahal sumber daya alam di Garut ini sangat kaya.
Baca Juga:Rombongan Alumni Haji An-Namiroh Darul Arqam 2017 Gelar Halal Bihalal & Reuni ke-7Akankah Yudha Helmi Berduet di Pilkada Garut? Kader Teriak Hayu, Apa Artinya?
Tentunya kata Agis, hal ini harus dipikirkan bersama untuk dicarikan solusinya.
Agis menilai bahwa berbicara kemiskinan berarti berbicara bagaimana pendapatan masyarakat. Artinya tidak ada pendapatan tetap yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga mereka bisa memenuhi kehidupannya.
Selain itu, dari sisi pemerintahan juga tampaknya belum membuka ruang seluas-luasnya untuk membicarakan solusi dari masalah tersebut.
” Dari sisi pemerintahan belum membuka ruang seluas-luasnya untuk sama-sama membicarakan problem solving di Kabupaten Garut,” ujarnya ketika ditemui Sabtu malam 27 April 2024 di kedai Kopi Janji Jiwa.
Agis menegaskan bahwa kemiskinan ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Artinya semua elemen harus memikirkan bersama solusi darikemiskinan.
“Kan ini segmentasi kemiskinn di semua tempat di semua daerah, makanya sama-sama berpikir mencapai solusi,” tegasnya.
Selain itu Agis juga menekankan bahwa pangkal utama dari betahnya predikat daerah miskin di Garut ini adalah faktor leadership.
Baca Juga:Helmi Budiman Dekati PDI Perjuangan, Bagaimana Nasib Diah Kurniasari?Pergerakan Tanah di Cianjur, Puluhan Rumah Rusak di Kecamatan Bojongpicung Cianjur
“ Semua masalah itu kalau dengan tangannya seorang pemimpin dia akan bagaimana memikirkan lebih serius untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Bagaimana PAD, bagaimana APBD, bagaimana membicarakan lapangan pekerjaan, bagaimana potensi yang ada di Garut. Semua itu harus terharmonisasi potensi masalah menjadi sebuah solusi,” ujarnya.
” Jangan sampai kita yang ada di pemerintahan, legislatif, sibuk dengan aktivitasnya, lupa dengan tugas tujuannya bernegara itu untuk mensejahterakan rakyatnya,” katanya lagi.
” Ini kan ada hal yang harus dikaji ualng kembali. Bagaimana relevansi APBD, PAD untuk mensejahterakan warga Garut. Untuk apa fungsinya PAD, APBD, program tiap SKPD di dinas, harus duduk bersama,” katanya.