Berbakal dari profesinya di institusi kepolisian, Ade Najmulloh tentu tahu betul peta permasalahan di Kabupaten Garut. Bukan hanya sebagai putra daerah, Ia juga pernah bertugas di Kabupaten Garut sebagai Kabag Ops Polres Garut pada saat itu. Kemudian Ade juga pernah ditugaskan di Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Sumedang, Banjar, dan sekarang bertugas di Polda Jabar sebagai Intelejen Keamanan Khusus dan sebagai Dosen Madya Sekolah Polisi Negara.
Selain itu Ade juga mengaku aktif di organisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian di organisasi pemberdayaan pengembangan UMKM, Pembina UMKM Rumah Kami, di organisasi Berkah Mandiri, dan masih banyak lagi organisasi yang dimasukinya.
Ketika ditanya apa saja programnya untuk memperbaiki Kabupaten Garut, Ade Najmullah tidak menjabarkan seluruh programnya karena memang belum saatnya untuk itu. Namun sekilas Ia menjabarkan bahwa ada beberapa program yang akan dilakukannya apabila ditakdirkan sebagai bupati Garut.
Baca Juga:Ratusan Honorer K2 Teknis Administrasi Demo di DPRD Garut, Belum Puas akan Kuota ASN yang Hanya 912Bey Machmudin Bersilaturahmi dengan Pengurus NU se-Jabar
Menurut Ade, untuk menjadi pemimpin, yang pertama adalah harus mengetahui peta permasalahan di daerah. Sehingga semua program yang dicanangkan harus menjawab terhadap segala permasalahan tersebut.
Ketika berbicara Kabupaten Garut, menurut Ade, banyak permasalahan di Kabupaten Garut yang harus diselesaikan. Diantaranya adalah mengatasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah dan selalu pada posisi terbawah di Jabar. Kabupaten Garut ini sekarang menempati posisi 25 terbawah di Provinsi Jabar.
Kemudian, Ia juga akan memecahkan permasalahan pendapatan per kapita yang masih kecil di Garut. Derajat kesehatan yang masih rendah, angka stunting yang masih tinggi, angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka pendidikan yang rendah masih di rata-rata usia SMP, kemudian lulusan SMA tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, infrastruktur berbasis desa yang masih kurang, pelayanan birokrasi atau pelayanan publik yang masih banyak antrean, dan masih banyak dugaan pungli di pelayanan publik.
Selain itu, premanisme yang meresahkan masyarakat, pengangguran yang tinggi bahkan 110 ribu angka pengangguran itu menerpa usia produktif. Selanjutnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang tinggi, tata ruang yang sering dilanggar, limbah Sukaregang belum teratasi untuk masalah AMDALnya, akses masyarakat terhadap air bersih yang kurang, dan masih banyak lagi permasalahan yang harus diatasi.