GARUT – Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Garut melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Garut, Rabu 13 Maret 2024.
KAMMI menuntut beberapa persoalan yang ada di Kabupaten Garut agar bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten. Beberapa persoalan yang diutarakan KAMMI itu seputar masalah harga sembako yang mahal, Garut rawan korupsi, kemiskinan yang tinggi, peredaran miras dan narkoba, juga kasus pelecehan seksual.
KAMMI mengawali orasi di depan kantor bupati Garut, dengan membawakan beberapa atribut demo seperti poster yang bertuliskan ” Garut Darurat Narkoba ” dan poster “Tolak Sembako Mahal “.
Baca Juga:Gelombang Pasang Terjang Pantai Rancabuaya Garut, Perahu dan Gazebo RusakDinkes Garut Sebut Kasus DBD Meningkat Drastis, Masyarakat Diminta Waspada
Aksi KAMMI tersebut, tak lain adalah bentuk protes terhadap pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Menurut KAMMI, apa yang terjadi sekarang ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah
“Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah, apa yang terjadi hari ini merupak bentuk kegagalan pemerintah, dari harga sembako yang kian mahal sampai kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Garut ini menunjukan pemerintah gagal dalam mewujudkan Garut Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera,” Ujar Ilham Aminudin Ketua UMUM KAMMI Garut.
Setelah melakukan aksi demo, KAMMI juga diterima melakukan audiensi bersama asisten daerah 1, dan kepala Bappeda Kabupaten Garut, juga stakeholder terkait.
Sementara itu Rizik Nur Fajrin selaku korlap aksi mengatakan, pemerintah kabupaten Garut perlu melakukan pembenahan serta evaluasi yang mendalam.
Pemerintah Kabupaten Garut harus segera membenahi semua persoalan tersebut yang dituntut oleh KAMMI. Hal itu sebagaimana visi misi Pemkab Garut yaitu Garut Bertawa, Maju, dan Sejahtera.
Untuk itu kata Rizik, pihaknya mendesak agar Pemkab Garut segera melakukan hal berikut ini:
- Mendesak pemerintah Kab. Garut untuk menginvestigasi penyebab kenaikan harga bahan pokok mahal, dan melakukan operasi pasar secara berkala.
- Mendesak Pemberintah Kab. Garut untuk mengevaluasi seluruh SKPD terkait turunnya skor surpey Penilaian Integritas dalam waktu 14 hari kerja, lalu menginformasikan hasil temuanya kepada publik.
- Mendesak Pemerintah Kab. Garut untuk mencari solusi yang kongkret dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Garut.
- Mendesak Pemerintah Kab. dan DPRD Kab.Garut untuk segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat, dikarenakan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi penjual minuman keras.
- Mendesak Pemerintah Kab. Garut agar lebih gencar melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pelecehan seksual.