GARUT – Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Garut, Jajang Saepuloh, mengungkapkan keprihatinannya terkait pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum petugas Satpol PP Kabupaten Garut. Jajang menegaskan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam konteks politik yang dinamis.
“Saat ini, konstelasi politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) kian menghangat. Di tengah situasi politik yang dinamis dan kompetitif ini, ada satu kelompok yang harus tetap menjaga netralitas dan profesionalisme, yaitu aparatur sipil negara (ASN),” tegas Jajang Saepuloh, Ketua GMNI Garut.
Jajang sangat menyayangkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas non ASN Satpol PP Garut.
Baca Juga:Bagaimana Kondisi Bendungan Jatigede Pasca Gempa Sumedang?Aliansi Umat Islam Kabupaten Garut Menuntut Bawaslu Untuk Bertindak Tegas, Terkait Video Satpol-PP Garut yang Viral
“Jika nekat tetap dilakukan, jelas ada pasal yang dikenakan. Melanggar kode etik dan peraturan ASN, serta dapat merusak citra dan reputasi Satpol PP Kabupaten Garut. Seharusnya harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan profesionalitas,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Jajang Saepuloh menyoroti konsekuensi yang dapat dihadapi oleh pelaku pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran tersebut dapat merugikan integritas, kredibilitas, dan kinerja ASN, serta mengganggu proses demokrasi yang sehat dan adil.
“Pelanggaran netralitas ASN dapat berdampak negatif bagi integritas, kredibilitas, dan kinerja ASN, serta dapat mengganggu proses demokrasi yang sehat dan adil. Pelanggaran netralitas ASN juga dapat dikenakan sanksi disiplin, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, hingga pemberhentian,” ungkap Jajang.
GMNI Garut menekankan perlunya ASN menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, terutama dalam konteks politik. ASN diharapkan memperlakukan politisi dan partai politik dengan setara, serta bekerja atas dasar kepentingan negara dan masyarakat.
GMNI Garut, mengharapkan instansi terkait dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan netralitas dan integritas ASN. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan keadilan dalam proses demokrasi, serta menjamin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.(shofi)