RADAR GARUT- Berikut Operasi Tangkap Tangan KPK: Gubernur Maluku Utara dan Pejabat Terlibat Dugaan Suap, untuk itu juga simak informasinya didalam artikel ini ya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Ternate, Maluku Utara, dan Jakarta pada Senin (18/12/2023).
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa salah satu tempat penangkapan berlokasi di sebuah hotel di Jakarta Selatan.
Baca Juga:Reaksi Celiboy & Kayess Setelah Menikah: Inspire + Attack SpeedDetik-Detik Mobil Rombongan Anies Baswedan Kecelakaan, Dikabarkan Tidak Ada Korban Jiwa
Dalam operasi tangkap tangan ini, tim penindakan KPK berhasil mengamankan 15 orang, termasuk Gubernur Maluku Utara, beberapa pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara, dan pihak swasta.
Keberhasilan operasi ini terkait dugaan suap terkait jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa.
Ali Fikri menjelaskan bahwa proses operasi tangkap tangan masih berlanjut, dan jumlah yang ditangkap bisa saja bertambah.
Seluruh individu yang diamankan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif, sementara KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Lebih lanjut, Ali Fikri membenarkan adanya upaya penggeledahan di rumah jabatan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.
Namun, belum ada informasi resmi mengenai barang-barang yang disita oleh tim penyelidik dan penyidik KPK dari kediaman tersebut.
Dilansir dari Antaranews, penggeledahan juga dilakukan di sejumlah lokasi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Baca Juga:Profil Ajudan Prabowo: Mayor Teddy Indra Wijaya, Penerima Penghargaan dari Pasukan Elite Amerika SerikatMarshanda Buka Tabir Hubungan dengan Vicky Prasetyo: Memasuki Tahap Serius
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) turut menjadi fokus penyelidikan.
KPK berkomitmen untuk memberikan informasi lebih lanjut setelah seluruh proses kegiatan selesai dan status hukum para pihak yang diamankan telah ditentukan.
Masyarakat menantikan hasil selengkapnya dari operasi tangkap tangan ini sebagai langkah nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.