Namun masalahnya, sampai sekarang Pemerintah Pusat masih memberlakukan moratorium kaitan dengan pemekaran daerah ini.
Tak puas hanya di situ, Ridwan Kamil pun kembali menuntut kepada pusat agar pembagian dana bagi hasil, sebaiknya didasarkan kepada rasio jumlah penduduk.
Karena sangat tidak adil, apabila jumlah penduduk Jabar yang lebih banyak sementara diurus oleh kepala daerah yang lebih kecil, namun dana bagi hasilnya lebih kecil.
Baca Juga:Memo Hermawan Minta Warga Sagara Garut Dilindungi, KLHK Tidak Berhak Ambil Alih Tanah WargaDibuka Lagi, Jual Koin Kuno Melalui Nomor HP Ini
Namun permintaan Ridwan Kamil soal yang satu ini pun masih tidak disetujui. Karena sampai sekarang pemerintah pusat masih mengambil acuan kepada jumlah kabupaten/kota untuk pembagian dana bagi hasil.
Kembali tak disetujui, Ridwan Kamil tak mau menyerah begitu saja. Ia pun membuat langkah cerdas dengan melobi Pemerintah Pusat, yaitu meminta semacam kompensasi kepada pemerintah pusat.
Kompensasi yang dimaksudnya itu adalah meminta sejumlah proyek pembangunan strategis untuk dilakukan di Provinsi Jawa Barat.
Akhirnya permintaan yang satu ini disetujui juga oleh Presiden, dan kita bisa saksikan selama kepemimpinan Ridwan Kamil, banyak proyek pembangunan pusat yang dilakukan di Jawa Barat. Antara lain, jalan tol, bandara dan lain sebagainya. Hal ini tentu tidak terlepas dari kecerdasan Ridwan Kamil sebagai Gubernur.(feri)