Menurut informasi yang dihimpun, Ela tidak diizinkan pulang ke Indonesia sebelum pihak keluarga mentransfer uang senilai Rp80 juta ke si Majikan.
“Iya begitu, info masuk ke saya bahwa keluarganya sudah siap melapor kepolisian, nah setelah lapor polisi baru kemudian lapor ke BP2MI. Dari pihak BP2MI pun sudah menyatakan kesiapan mengawal kasus ini sampai tuntas,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPW PAN Jabar itu pun meminta kepada para Kepala Desa di Garut agar mengimbau warganya untuk lebih hati-hati memilih penyalur PMI sehingga bisa dipastikan bahwa warga yang akan bekerja di luar negeri telah menempuh jalur resmi.
Baca Juga:DPC PKB Garut Daftar Bacaleg ke KPU, Targetkan 9 Kursi DPRDPerpaduan Balap Sepeda dan Keindahan Alam Jabar Selatan
Enjang Tedi juga menyampaikan bahwa perlu koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk memperoleh data PMI asal Garut sehingga bisa dipastikan jalur yang ditempuh warga itu resmi atau tidak.
“Ini tentu juga jadi perhatian bagi kita semua, terutama para Kepala Desa sebagai pamong yang pertama kali bersentuhan dengan masyarakat agar memastikan warganya menempuh jalur resmi atau tidak, Perusahaan penyalurnya resmi atau tidak,” jelasnya.
Terkait maraknya PMI yang menjadi korban perusahaan penyalur yang tidak resmi, Enjang Tedi mendorong kepolisian untuk bertindak tegas terhadap pelaku jual beli orang atau human trafficking itu.
“Melihat kejadian Ela ini saya kira sudah masuk ranah jual beli orang ya, artinya si majikan dan makelar PMI itu tidak mau rugi atau mau ambil untung dari praktik penyaluran tenaga kerja ilegal ini. Ini harus terus diberantas sampai dapat itu bandarnya siapa,” tegasnya.