Selain itu, reformasi birokrasi juga dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN.
“Dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ucapnya.
Namun diakuinya, untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK dan WBBM, perlu terlebih dahulu memastikan terlaksananya pembangunan Zona Integritas dengan baik. “Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian kita sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN (Tim Penilai Nasional),” katanya.
Baca Juga:Pindah ke Tempat yang lebih Besar, 3Second Garut Beri Diskon sampai 70 PersenMahasiswa STIK Gelar Penyuluhan di Pondok Pesantren Sukaraja Garut
Adapun pencanangan pembangunan zona integritas, menurutnya adalah tahapan pertama untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM, yaitu berupa deklarasi atau pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah atau pimpinan unit kerja bahwa instansi telah siap membangun Zona Integritas.
“Saya mengharapkan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Garut dapat mendukung sepenuhnya dalam upaya kita melakukan pembangunan zona integritas ini yang dilaksanakan melalui lima strategi,” ungkapnya lagi.
Adapun kelima strategi itu adalah komitmen bersama yang sudah dilaksanakan dan upaya untuk konsisten, lalu membuat program untuk memudahkan dalam pelayanan dengan berupa menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, ramah, dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan. Serta menyediakan berbagai fasilitas yang lebih baik dalam menunjang kemudahan pelayanan.
Ketiganya adalah membuat Program kerja yang menyentuh masyarakat dan dapat langsung dirasakan manfaatnya dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Keempatnya, monitoring dan evaluasi seluruh program yang telah direncanakan.
“Kelima, manajemen media, dengan menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas, perubahan dan inovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh unit kerja yang membangun Zona Integritas diketahui oleh masyarakat,” jelasnya.