“Untuk kapasitas SDM antara lain dilakukan pelatihan dokter umum, juga pelatihan kepada tenaga kesehatan dalam tata laksana penyebab terbanyak kematian bayi,” ujar Nina.
Selain itu dilakukan pula kolaborasi kemitraan baik dengan Kementerian/Lembaga dalam hal ini Bappenas, Kemendagri, dan BKKBN, kemudian dengan pihak swasta, USAID serta perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Pihak Dinkes Jabar melakukan pula surveilans kematian ibu dan bayi berupa peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan kematian, umpan balik secara berjenjang serta peningkatan kualitas Audit Maternal dan Perintal Surveilans Respons (AMPSR).
Baca Juga:Program OPOP dan Kredit Mesra Jabar Diterapkan di Sumatra UtaraPenerapan GCG Yang Kuat Antarkan BRI Jadi Top 3 Asean Corporate Governance Scored Card
Nina menambahkan, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penurunan AKI – AKB, di antaranya dengan fasilitasi Tim AMPSR Kabupaten/Kota maupun penguatan supervisi fasilitatif dan pendampingan pelayanan kesehatan Matneo (maternal dan neonatal).
Pemerintah Kabupaten/Kota juga didorong untuk peningkatan kualitas layanan Matneo dengan penyediaan SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Pemda Provinsi Jabar pun mendorong Kabupaten/Kota untuk rancangan kebijakan dalam penurunan AKI/AKB, termasuk perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
“Dalam kolaborasi ini dilakukan pula peningkatan nakes dalam pelayanan kesehatan Matneo dengan anggaran Provinsi,” sebut Nina.