Selama ini, lanjut Mahfud, pemerintah Indonesia telah memberikan dana otonomi khusus (otsus) mencapai Rp 1.000,7 triliun sejak 2002.
Sementara itu, diperkirakan jumlah dana otsus yang diterima pada masa kepemimpinan Lukas Enembe lebih dari Rp 500 triliun.
“Rp 1.000,7 triliun itu sejak 2002 hingga saat ini. Sementara pada masa Lukas Enembe, lebih dari Rp 500 triliun. Tidak jadi apa-apa, rakyat tetap miskin dan pejabatnya foya-foya,” terang Mahfud.
Baca Juga:Menyesal Jatuh di Lap Terakhir, Bagnaia: Untung Saya Tidak Menabrak QuartararoIbunda Benarkan Rio Haryanto Sudah Punya Pacar, Athina Papadimitriou Orangnya?
Sejumlah infrastruktur yang saat ini ada di Papua, seperti jalan tol, lanjutnya, merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menko Polhukam tersebut mengaku kecewa sebagian besar dana otsus tidak jelas peruntukannya.
“Di Papua memang sudah ada infrastruktur jalan tol. Tetapi itu adalah proyek PUPR dari pusat. Saya sudah cek. Untuk dana otsus, itu banyak dikorupsi,” urai Mahfud.(fin) (MG5)