Guna mengoptimalkan pencegahan korupsi di pemerintahan daerah, KPK menggelar MCP. Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI, Ely Kusumastuti mengatakan, MCP merupakan tools yang digunakan KPK untuk memonitor area rawan korupsi di pemerintahan daerah.
Selain itu, MCP juga dipakai untuk mengetahui tren perbaikan sistem pemerintahan daerah setiap tahunnya.
“Jika semakin menurun dapat dikembangkan, dibagian mana yang menurun untuk ditindaklanjuti. Bagian yang dilihat itu meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa,” katanya.
MCP 2022 Tingkat Jawa Barat Kabupaten/kota
Peringkat 1 : Provinsi Jawa Barat
Peringkat 2 : Ciamis
Peringkat 3 : Subang
Peringkat terbuncit : Cirebon
Delapan Indikator Penilaian
Perencanaan dan penganggaran APBD
Pengadaan barang dan jasa
Perizinan
Pengawasan APIP
Manajemen ASN
Optimalisasi pajak daerah
Manajemen aset daerah
Tata kelola keuangan desa.(jabarekspres) (MG5)