KPK Angkut Bukti Suap Izin Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta

Editor:

JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah bukti terkait dugaan suap izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta saat menggeledah Plaza Summarecon di Jakarta Timur pada Jumat, 5 Agustus 2022.

Sejumlah bukti tersebut di antaranya dokumen dan alat elektronik. Perkara tersebut menjerat Vice President (VP) Real Estate PT Summarecon Agung Oon Nusihono dan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka.

.

“Tim penyidik selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Jakarta Timur yaitu Plaza Summarecon,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin, 8 Agustus 2022.

Ia menyatakan, bukti itu akan segera dianalisis dan disita. Hal ini untuk melengkapi melengkapi berkas perkara kasus tersebut.

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Vice President (VP) Real Estate PT Summarecon Agung Oon Nusihono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Yogyakarta Nurwidhihartana, dan Triyanto Budi Yuwono selaku sekretaris pribadi Haryadi Suyuti.

 

Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka suap Pengurusan Perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis, 2 Juni 2022.


KPK menduga Haryadi Suyuti menerima suap sebesar USD27.258 dari Oon Nusihono. Suap tersebut diduga terkait dengan perizinan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro, Yogyakarta.

 

Atas perbuatannya, Oon Nusihono selaku tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK menyatakan tak segan menetapkan PT Summarecon Agung Tbk sebagai tersangka korporasi dalam penyidikan kasus dugaan suap izin apartemen di Kota Yogyakarta.

Pada pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi PT Summarecon Serpong, Selasa, 22 Juni 2022, tim penyidik KPK mendalami aktivitas keuangan PT Summarecon Agung Tbk. Diduga, Summarecon Agung menyiapkan dana khusus dari kas perusahaan untuk memuluskan proses perizinan apartemen Royal Kedhaton di Kota Yogyakarta.

“Bila kemudian memang ditemukan adanya cukup bukti keterlibatan pihak lain, siapapun itu termasuk korporasi maka akan kami tindaklanjuti,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis, 23 Juni 2022.

Menurut Ali, saat ini pihaknya fokus melengkapi alat bukti untuk pemberkasan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan kawan-kawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

.
Meski begitu, ia memastikan akan mengembangkan data yang diperoleh selama proses penyidikan berlangsung untuk menjerat pihak lain sebagai tersangka.

 

“Beberapa keterangan saksi dan alat bukti lain sejauh ini menguatkan pembuktian dugaan perbuatan para tersangka dimaksud,” ucap Ali.

Sebelumnya, KPK mendalami aktivitas keuangan PT Summarecon Agung Tbk. Diduga, Summarecon Agung menyiapkan dana khusus dari kas perusahaan untuk memuluskan proses perizinan apartemen Royal Kedhaton di Kota Yogyakarta.

Materi itu diselisik kala tim penyidik KPK memeriksa sejumlah petinggi dan staf Summarecon Agung dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan suap izin apartemen di Kota Yogyakarta pada Selasa, 22 Juni 2022.

 


Para saksi itu antara lain Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Utama PT Sumarecon Agung; Lidya Suciono, Direktur Keuangan PT Sumarecon Agung; Yusnita Suhendra, Sekretaris Direktur Utama PT Summarecon; Christy Surjadi, Staf Finance PT Summarecon; Valentania Aprilia, Staf Finance PT Summarecon; serta Dandan Jaya Kartika, Direktur PT Java Orient Property.

“Seluruh saksi hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik dan dikonfirmasi antara lain terkait aktifitas keuangan dari PT SA (Summarecon Agung) Tbk dan dugaan adanya peruntukan dana khusus untuk memperlancar pengusulan penerbitan izin ke Pemkot Yogyakarta,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu, 22 Juni 2022.

Selain dugaan aliran uang, pada pemeriksaan itu tim penyidik KPK juga mendalami dugaan Summarecon Agung memberikan fasilitas khusus terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, selama pengurusan izin berlangsung.

 

“Selain itu didalami juga terkait dugaan adanya fasilitas khusus untuk tersangka HS (Haryadi Suyuti) selama proses pengurusan izin dari PT SA (Summarecon Agung) Tbk,” ucapnya.(MG1)/(FIN)

BACA JUGA;3 Bulan Istri Ferdy Sambo Alami Trauma, Komnas Ham Mulai Curiga. 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.