“Indonesia juga menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara atau mewakili 40% digitalisasi di Asia Tenggara dengan didukung upaya perbaikan iklim usaha yang kondusif,” kata Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan peluang digitalisasi melalui implementasi sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital. Selain itu juga terwujud dalam upaya penguatan kerjasama dan konektivitas pada lingkup regional maupun global di berbagai sektor, termasuk sektor perdagangan dan pembayaran di ASEAN.
“Digitalisasi ekonomi dan keuangan digital terus diakselerasi dengan perbaikan-perbaikan dan telah mendorong capaian inklusi keuangan nasional,” kata Menko Airlangga.
Baca Juga:Grand Duta Residence Salurkan Ratusan Paket Daging QurbanNgeri! Video Detik-detik Eks Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Ditembak Pakai Shotgun Saat Berpidato
FEKDI 2022 hadir setiap hari selama 5 hari hingga tanggal 15 Juli 2022 secara hybrid, dengan ragam bahasan dan diskusi perkembangan ekonomi dan keuangan digital oleh otoritas, pelaku industri, akademisi dan lembaga internasional. Topik bahasan FEKDI 2022 meliputi (i) sinergi dan kolaborasi EKD, (ii) mata uang digital, (iii) ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (iv) pembayaran lintas negara (cross border payment) dan pembiayaan hijau (green financing), serta (v) strategi kebijakan dalam mendorong digitalisasi untuk pemulihan ekonomi
FEKDI 2022 juga menyuguhkan showcasing yang menampilkan berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Sebelumnya juga telah dilakukan berbagai kegiatan pre-event FEKDI di 46 wilayah di Indonesia. Masyarakat dapat memperoleh informasi lengkap serta mengikuti sesi diskusi dan hadir dalam FEKDI 2022 secara virtual dengan mengunjungi laman www.fekdi.co.id.
Sinergi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi dan keuangan digital nasional dilaksanakan bukan hanya pada level nasional namun juga regional untuk memperkuat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Berbagai inisiatif telah dilakukan melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, termasuk transaksi Pemerintah Daerah, serta digitalisasi bantuan sosial, sektor transportasi dan jalan tol, digitalisasi UMKM melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Wisata Indonesia (GBWI), program Kartu Prakerja, dan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang difasilitasi oleh akselerasi digitalisasi di sistem pembayaran. Dukungan kebijakan fiskal, penguatan infrastruktur digital serta pengembangan inovasi dan SDM menjadi penopang untuk percepatan digitalisasi. Akselerasi digitalisasi telah mendorong perbaikan inklusi keuangan yang tercermin pada hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif 2021 yang mencatat kepemilikan akun sebesar 65,4%, penggunaan produk dan layanan keuangan sebesar 83,6%. Angka tersebut menunjukkan perbaikan inklusi keuangan, sehingga timbul optimisme tercapainya target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.