GARUT – Kabupaten Garut segera memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 89 tahun 2021. Pembangunannya akan mulai dilakukan akhir April 2022 ini.
Cep Ayi Fitriana, ST, MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa pembangunan MPP menggunakan anggaran daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun anggaran 2022.
“Lokasi pembangunan untuk MPP ini adalah di Jalan Pembangunan, nomor 2, atau eks gedung minimarket SMKN 1 Garut dan eks gedung Museum RAA Adiwijaya, Simpang Lima, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Pembangunan mulai dilakukan akhir April 2022,” kata Ayi, Senin (25/4).
Baca Juga:Dadan Hidayatulloh : CDOB Garut Utara Segera Masuk Sidang ParipurnaJelang Lebaran, DPRD Jabar Minta Pemprov Kebut Perbaikan Jalan
Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan MPP diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan RB) Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
“MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan,” jelasnya.
Penyelenggaraan MPP, diungkapkan ayi, memiliki tujuan untuk mengintegrasikan pelayanan dalam rangka meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Selain itu juga, tujuan lainnya adalah meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.
“Kami mohon kepada seluruh masyarakat yang mencintai kemajuan Kabupaten Garut untuk mendukung dan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan ini. Pembangunan ini mengacu pada Detail Engineering Design (DED) Gedung MPP yang telah disusun pada tahun 2021,” ungkapnya.
Ayi menyebut ahwa kontrak dengan kontraktor pelaksana telah ditandatangani minggu kemarin dengan penyedia jasa konstruksi CV Amira Hasna Kreasi dan konsultan pengawas CV Rajasa Rekayasa.
“Pembangunan tahun ini difokuskan kepada pembangunan konstruksi bangunanannya saja, tahun depan akan dilaksanakan pengadaan untuk interior dengan semua kelengkapannya termasuk meubelair dan penataan sekitar bangunan,” pungkasnya. (mwm)