GARUT – Ketua Forum Pemerhati Desa Kabupaten Garut, Roni Faisal Adam menyayangkan adanya kabar yang menyebut salah satu kepala desa diduga memotong BLT minyak goreng. Sehingga kades tersebut dikabarkan telah diperiksa oleh kepolisian.
Yang membuat Roni heran, dalam pemberitaan di beberapa media, dikabarkan bahwa PT Pos menyerahkan uang BLT minyak goreng tersebut kepada Pemerintah Desa. Kemudian terjadilah dugaan pemotongan oleh Pemerintah Desa.
Dalam hal ini Roni lebih menyoroti kinerja PT Pos yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya kata Roni, dalam juklak dan juknis, harusnya PT Pos tidak menyerahkan uang tersebut kepada pihak desa.
Baca Juga:Harta Sandiaga Uno Meningkat Rp6,8 Triliun dalam SetahunBupati Garut Minta Sekda Segera Terbitkan Perkada untuk Mencairkan THR
Di dalam juklak juknisnya, uang BLT minyak goreng itu harusnya diserahkan kepada penerima langsung.
Namun dalam kasus ini, Roni menyebut ada kesalahan juga yang dilakukan oleh PT Pos yang harusnya juga ikut bertanggung jawab.
Adapun perihal Pemerintah Desa sendiri, Roni menilai masalah tersebut masih menjadi dugaan. Apakah benar atau tidak telah terjadi pemotongan belum bisa dipastikan dan itu ada di ranah kepolisian. Hanya saja dalam hal ini Roni menyayangkan PT Pos yang teledor.
Sementara itu, perihal BLT minyak goreng, sebelumnya Roni telah menyatakan bahwa uang BLT migor ini tak mesti selalu harus belanja minyak goreng. Namun uang tersebut bisa saja dibelanjakan kepada sembako jenis lain.
Bolehnya menggunakan BLT minyak goreng untuk belanja sembako lain, menurut Roni disampaikan pula oleh Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat.
” Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, hal tersebut dikarenakan Presiden ingin penerima mendapatkan bantuan yang bermanfaat merespon kenaikan harga pangan. Dimana tidak hanya minyak goreng yang naik,” ujar Roni.
“Beliau (Jokowi) minta kepada masyarakat untuk menggunakan bantuan kepada hal yang bermanfaat. Sebagai modal usaha atau beli kebutuhan pokok termasuk minyak goreng yang harganya meningkat,” tambah Roni mengutip apa yang disampaikan Sekjen Kemensos Harry Hikmat.
Baca Juga:Sebanyak 139 CPNS Formasi 2021 Dilantik Bupati GarutPacar Indra Kenz dan Ayahnya Ditahan Polisi Terkait Binomo
Kemudian lanjut Roni, tugas Desa dalam hal ini harus memastikan penerima BLT Minyak goreng ini untuk belanja sembako. Semestinya menurut Roni, penerima BLT minyak goreng ini tidak diberikan kebebasan begitu saja menerima uang.