GARUT – Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut Dedi Kurniawan mengatakan, ada beberapa Kepala Sekolah di Kabupaten Garut yang menjalani proses hukum karena diduga melakukan permainan (manipulasi) data pokok pendidikan (dapopdik).
Dedi sendiri sudah mengingatkan seluruh kepala sekolah dalam 3 bulan ke belakang untuk tidak memanipulasi dapodik. Saat itu Ia berbicara ketika ramai seleksi untuk Kepala Dinas Pendidikan Garut.
“Saya mengingatkan kepada seluruh sekolah agar jangan main – main untuk masalah data dapodik,” kata Dedi saat diwawancarai beberapa waktu yang lalu di lapang Setda Garut.
Baca Juga:BRI Perkuat Penyaluran KUR, 60 Persen Dialokasikan untuk Sektor ProduktifRatusan Guru Geruduk Kantor DPRD Kota Banjar, Minta TPP Tidak Dihapus
Menurut Dedi, ada beberapa kepala sekolah di Kabupaten Garut yang sedang dilakukan proses hukum oleh pihak Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Garut.
“Ini sebagai bukti bahwa praktek itu ada di sekolah. Maka dari itu, jangan main – main lah, saya kira urusan dapodik, terutama dalam konteks jumlah siswa,” katanya.
Dia memohon kepada para kepala sekolah agar tidak mempermainkan data dapodik ini. Karena, di samping ada unsur pidana, juga tidak akan baik untuk data pendidikan ke depannya.
“Seharusnya dapodik ini sesuai dengan siswa yang ada,” katanya.
Dedi menjelaskan, bahwa permainan kepala sekolah dalam data dapodik ini adalah untuk menggelembungkan anggaran.
“Kalau siswa 100, berarti untuk SMA kan hanya 140 juta. Tapi, kalau siswanya 1.000 kan 1,4 miliar. Jadi semakin banyak siswa, makin besar pula pendapatan sekolah yang mereka terima,” lanjutnya.
Selain data siswa, menurut Dedi, dapodik juga berhubungan dengan sarana dan prasarana. Namun, oknum yang merekayasa dapodik ini ada di data jumlah siswa. (cat)