Menko Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, menyampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong pengembangan program Kredit Usaha Rayat (KUR) untuk dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Selain memberikan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 30 Juni 2022, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR yang pada tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp373,17 triliun atau meningkat 30% dari tahun lalu.
“Hal ini merupakan wujud kehadiran Pemerintah untuk membantu UMKM mengakses pembiayaan usaha yang terjangkau melalui KUR,” kata Menko Airlangga.
Pemerintah juga telah mengeluarkan skema KUR Super Mikro yang diutamakan untuk Ibu Rumah Tangga dan Pekerja terkena PHK, mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR, dan melakukan perubahan kebijakan KUR Khusus bagi korporatisasi petani dan nelayan serta kembali melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR.
Baca Juga:Kemunculan Macan Tutul di Desa Padahurip Kuningan, Diduga Sedang BermigrasiEfek Samping Penggunaan KB Bagi Kesehatan Wanita Yang Perlu Diketahui
Berbagai upaya kebijakan KUR tersebut, mendorong kinerja penyaluran KUR yang sampai dengan 7 Februari 2022 telah terealisasikan sebesar Rp25,94 triliun atau 6,95% dari target penyaluran sebesar Rp373,17 triliun yang diberikan kepada 650 ribu debitur. Tingkat NPL KUR terjaga di level 0,98% dengan total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp382 triliun.
“Melalui sinergi yang solid antara Pemerintah dan swasta dalam hal ini BUMN untuk memberikan perhatian lebih kepada usaha mikro, diharapkan dapat memulihkan kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik atau bahkan melampaui masa pra-Covid-19. Semoga niat baik kita semua diridhoi oleh Allah SWT,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan, Wakil Menteri BUMN, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Direktur Utama BRI, Komisaris dan Direksi BRI. (frh/fsr)