GARUT – Sekertaris Satu SabeWir Pungli Jawa Barat AKBP Dedi Dewanto mengatakan, potensi pungutan liar atau pungli masih rawan terjadi pada pelayanan pemeritahan maupun swasta.
Salah satunya, praktik pungli di bidang pertanahan, mulai dari pelayanan hingga mafia tanah dianggap kerap meresahkan masyarakat.
“Berdasarkan banyak sumber, kita masih mendengar isu-isu tentang adanya yang masih seperti itu. Isu itu (pungli) masih seringkali terdengar diberbagai intasi,” katanya.
Baca Juga:Berprestasi Tangani Pandemi Hingga Merancang Masjid Terindah Dunia, Ini Tips Memimpin ala Ridwan KamilWarga Jabar Puas dengan Kinerja Ridwan Kamil Tangani Pandemi Covid-19
Untuk menekan praktik pungli, peran serta masyarakat dalam mengawasi pemerintah dalam melakukan pelayanan menjadi salah satu kunci penting.
“Kami mengajak peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengawasi yang sifatnya diluar ketentuan,” katanya.
Sementara itu Duta Saber Pungli Garut Widi Nugroho Duta Saber Pungli menyorot ada empat instansi yang rawan terjadi pungli.
“Sesuai data yang diinformasikan saber pungli itu sendiri ada 4 bidang itu pendidikan, badan pertanahan, perpajakan dan lainnya,” kata Widi.
“Sesuai data yang diinformasikan dari saber pungli itu sendiri ada empat bidang (paling rawan terjadi pungli, red) itu pendidikan kedua badan pertanahan,
dan ada di perpajakan,” katanya.
Pihaknya berharap kampanye sapu bersih pungutan liar terus dilakukan secara konsisten dan dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. (erf/red)