GARUT – DPC PDI Perjuangan Garut melaksanakan Pendidikan Kader Pratama, Pelatihan Penggalangan dan Penguasaan Teritorial, Senin (7/2/22) di hotel Augusta, Kecamatan Tarogong Kaler.
Dalam kaderisasi ini hadir sejumlah pengurus mulai dari tingkat kabupaten (DPC), Provinsi (DPD) hingga Pusat (DPP). Tampak pula Ribka Tjiptaning Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dalam kesempatan tersebut.
Ketua DPC PDI Perjuangan Garut, Yudha Puja Turnawan menjelaskan, ada beberapa poin penting yang ingin dicapai dari kaderisasi ini.
Baca Juga:24 Kecamatan di Kabupaten Garut Menjadi Penghasil TembakauLonjakan Kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal Perlu Diwaspadai
Yang pertama Yudha menjelaskan, PDI Perjuangan mewajibkan kepada kader harus mematuhi idiologi Pancasila 1 Juni 1945.
“Kemudian kita ingin kader kita bisa mengejewantahkan konteks idiologi tersebut. Bahwa mengedepankan kepentingan bangsa, negara dan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Harus bergerak terus di tengah masyarakat,” jelas Yudha.
Kemudian, poin keduanya, kaderisasi ini juga bermaksud memberi pemahaman kepada para kader tentang aturan dasar aturan rumah tangga (AD/ART) dan juga tata kelola partai.
“Terus bagaimana tupoksi kader yang di struktural PAC ranting, relasi dengan pemerintahan di tingkat kecamatan kemudian desa,” jelasnya.
Kemudian poin yang paling penting adalah di sesi yang paling lama yaitu renstra pemenangan 2024. Di sesi ini konteksnya adalah penggalangan pemenangan terirotial.
“Harus mulai dari sekarang bergerak di tengah masyarakat. Harus mengambil inisiatif ketika ada permasalahan- permasalahan. Nah ini inti dari kaderisasi ini,” ungkap Yudha.
Nantinya, usai kaderisasi ini, para kader tidak dulu diberikan sertifikat. Mereka akan dierikan tugas di lapangan selama 3 bulan.
Baca Juga:Seorang Pria di Brebes Ditemukan Gantung Diri di Pohon ManggaKebijakan Satu Harga Minyak Goreng Belum Efektif
“Dari 3 bulan ini setiap peserta pendidikan kaderisasi pratama ini harus bisa penetrasi ke masyarakat. Menggalang masyarakat kemudian menginventarisir permasalahan apa saja termasuk sarana prasarana lingkungan, termasuk apapun,” ujarnya.
Setelah menginventarisir permasalahan di masyarakat, kader ini harus bisa berkomunikasi dengan kader PDI Perjuangan baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Sehingga nantinya diharapkan menghasilkan kebijakan yang berpihak ke masyarakat.