Selanjutnya, apabila vaksin booster berbayar, YLKI meminta agar pemerintah bisa menetapkan HET (harga eceran tertinggi) dengan margin profit yang wajar. Dia berharap tidak ada praktik komersialisasi vaksin booster, apalagi upaya eksploitasi harga vaksin pada masyarakat.
“Pemerintah harus melakukan post market control secara ketat, agar tidak terjadi pelanggaran pada HET yang telah ditetapkan,” pungkas Tulus. (git/rh/fin)