GARUT – UU Ruzhanul Ulum memberikan sambutan beserta arahan pada acara rapat koordinasi Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Kabupaten Garut yang diselenggarakan di Aula Kantor Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu (2/11/21).
Pada rapat ini, salah satu perwakilan dari BPD, Dia memberikan 3 poin utama.
Yang pertama, siap membantu dan mengembangkan potensi – potensi di setiap daerah di Kabupaten Garut.
Baca Juga:Jokowi Ngobrol Bareng Biden, Ajak Investasi EnergiBupati Minta ASN Bekerja dengan Benar, Bantu Impelementasikan RPJMD
Yang kedua, mengemas serta menyusun rancangan – rancangan kerja BPD ke acara rakernas BPD yang akan diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung.
Yang terakhir, mengajukan potensi – potensi daerah. Baik itu daerah pesantren, daerah pariwisata, dan lain – lain ke Pemerintahan.
Pada acara ini pun, UU Ruzhanul Ulum, berharap BPD dalam hal ini Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Daerah Seluruh Indonesia (PABPDSI), harus mampu membawa anggota – anggotanya bisa diandalkan oleh pemerintah dalam seluruh program – program pemerintah.
“Baik program pemerintah tingkat pusat, tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten, ataupun yang lainnya. Sehingga kami selaku pemerintah merasakan kehadiran PABPDSI dalam rangka sukses program – program pemerintah,” katanya.
“Jadi, anggota PABPDSI harus menjadi lokomotif daya dorong dalam program itu,” katanya.
Lanjutnya, dia juga berharap para ketua PABPDSI di setiap tingkatan harus membawa anggota tersebut ke arah yang sesuai dengan aturan – aturan agama dan negara yang berlaku.
Dia juga berharap kepada BPD menjadi penyejuk kepada masyarakat di kala kondisi politik, agama, sosial kemasyarakat, dan sebagainya yang sedang panas diperdebatkan.
Baca Juga:IPM Garut Rendah di Jawa Barat, HMI: Penempatan Pejabat Harus yang Kompeten!Kapolres Garut Minta Agar Anggotanya Tak Berlaku Seenaknya
“Maka dari itu, PABPDSI harus menjadi pemersatu terhadap masyarakat – masyarakat. Karena ingat, Indonesia adalah bhineka tunggal ika,” ujarnya.
Dia juga membahas jikalau ada bibit – bibit perpecahan yang terjadi di masyarakat, PABPDSI harus menjadi alat perekat bagi masyarakat agar tidak timbul perpecahan yang semakin besar.
Terakhri, dia juga mengingatkan agar harus menjadi pelopor dalam rangka penguatan rasa nasionalisme dan kebangsaan dihadapan masyarakat luas di seluruh daerah.
“Seandainya ada kelompok – kelompok ingin merubah dasar negara, maka PABPDSI yang harus terdepan, karena mungkin saja polisi dan tentara telat melihat potensi kelompok itu. Maka tugas BPD harus mendeteksi secara dini, kalau ada kelompok yang ingin merekrut orang – orang yang menurunkan rasa nasionalisme,” ujarnya. (cat)