KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkap arah ekonomi baru Jawa Barat pascapandemi COVID-19.
Hal ini diungkapkan saat mengisi materi Webinar Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED): Peran Strategis Jabar dalam Pemulihan Ekonomi Daerah, di Gedung Pakuan Bandung, Senin (18/10/2021).
Adapun strategi pemulihan ekonomi itu, pertama, menjadikan investasi sebagai unggulan di Jabar. Ridwan Kamil bertekad Jabar juara investasi Asia Tenggara. “Kami ingin belajar. Juara- juara investasi di Asean itu apa kelebihannya. Kami ingin go Asean,” ungkapnya.
Baca Juga:Jusuf Kalla Lantik Atalia Praratya Jadi Dewan Kehormatan PMI Jawa BaratBupati Garut Akan Mengalihfungsikan Pejabat Eselon IV Menjadi Pejabat Fungsional
Kedua, di bidang kesehatan. Menurut Ridwan Kamil, Jabar masih kurang rasio pelayanan kesehatan. Secara teori Jabar butuh tambahan 25 rumah sakit skala besar, serta 5.000 klinik/puskesmas berbasis desa sebagai garda terdepan sebelum masyarakat masuk ke rumah sakit. Kesehatan penting karena jika warganya semua sakit maka ekonomi tidak akan jalan.
Ketiga, kedaulatan pangan. Kang Emil bilang Jabar butuh gagasan agar neraca pangan bisa mandiri. “Kalau untuk padi kita sudah swasembada, tapi urusan telur, ayam, daging sapi, bawang kita belum dimaksimalkan untuk memenuhi ketahanan pangan,” katanya.
Keempat, revolusi digital di era industri 4.0. Kata Kang Emil, Jabar terus berproses hingga saat ini teknologi digital telah mewarnai sebagian besar kehidupan masyarakat.
Kelima, ekonomi berkelanjutan (green economy) terus diupayakan. “Mobil listrik sudah, saya diangkat sebagai ketua organisasi daerah- daerah penghasil migas,” kata Ridwan Kamil.
Kemudian Jabar, kata Gubernur, telah menjadi role model sebagai satu- satunya dari 34 provinsi di Indonesia yang berhasil memaksa kontraktor minyak menyumbang partisipatif interest (PI) sebesar 10 persen.
Terkahir, yakni regional tourism. Kang Emil mengungkap di Jabar ada dua kawasan ekonomi khusus (KEK) yakni Metropolitan Rebana dan KEK Lido yang salah satunya akan mengembangkan pariwisata. (rio/rdi)