“Gelaran WSBK di KEK Mandalika tentu saja akan memberikan eksposur yang luar biasa terhadap pariwisata dalam negeri. Ini proyek kedua terbesar setelah Nusa Dua, land ban yang sudah dikuasai ITDC sebesar 1175 Ha,” ucap Menko Airlangga.
Sebagai bentuk nyata dampak langsung terhadap masyarakat maupun UMKM di sekitar Mandalika, diusulkan system bundling tiket penonton WSBK dengan paket wisata lokal dan merchandise produksi UMKM setempat.
Di sekitar lokasi sirkuit juga telah direncanakan kegiatan pendamping berupa penyediaan lokasi bazar UMKM, pameran produk, festival kuliner, pertunjukan musik dalam skala kecil, dan pameran komunitas sebagai acara pendamping. Kegiatan pendamping dibuat untuk mengisi waktu para penonton di antara sesi balap dan mengurangi tekanan beban lalu lintas orang dan kendaraan yang meninggalkan venue pada saat acara utama selesai
Baca Juga:Desa Keresek Sediakan Odong-odong Jemput Warga Untuk Vaksinasi Covid-19Gebyar Vaksinasi di Desa Cisero, DPC PDI Perjuangan Garut Bekerjasama dengan Memo Hermawan
“Tentunya gelaran ini diharapkan mendatangkan semakin banyak wisatawan lokal dan internasional, serta menarik devisa untuk negara. Di saat yang bersamaan juga menggeliatkan kembali aktivitas perekonomian masyarakat Lombok, karena potensi ekonomi(multiplier effect) diperkirakan mencapai Rp500 miliar per tahun (event balap),” tutup Menko Airlangga yang melanjutkan kegiatan meninjau sirkuit dengan menyetir sendiri buggy car.
Selain itu, Menko Airlangga juga telah mengunjungi Desa Wisata Sasak Sade yang menjadi partner ITDC dan Pemda sebagai tempat produksi merchandise WSBK Mandalika 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan internasional akan menggerakkan perekonomian lokal. Di sana, Menko Airlangga meninjau proses pembuatan berbagai souvenir dan kain tenun etnik yang diawali dengan sambutan tarian tradisional.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain adalah Menteri Perindustrian, Kepala BNPB, Gubernur NTB, Kapolda NTB, Danrem 162/Wirabhakti, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Dirijen Adwil Kemendagri, Anggota DPR, dan Direktur Utama ITDC. (rep//hls)