Langkah Konkret Partai dengan Melahirkan Kebijakan dan Program yang Lebih Terbuka, Responsif dan Demokratis
JAKARTA – Dalam rangka menyambut HUT Center For Strategic and International Studies (CSIS) yang ke-50 tahun, Selasa (10/8/2021). Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto sampaikan pidato kebangsaan.
Dalam pesannya, Airlangga mengungkapkan, budaya politik serta kebebasan sipil di Indonesia mengalami penurunan. Hal tersebut Ketum Golkar yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian kutip dari indeks demokrasi yang dirilis Economist Intellegence Unit (EUI) pada tahun 2020.
Baca Juga:Oknum Kepala Desa Dilaporkan ke Polisi, Diduga Cabuli SaudaranyaMohon Doa Buat Nora Alexandra, Agar Sabar dan Kuat
“Tentang praktek demokrasi di Indonesia, baru-baru ini, The Economist
Intellegence Unit (EUI) merilis tentang Democracy Indeks 2020. Penilaian ini
dilihat dari lima indikator, yaitu proses elektoral dan pluralisme (electoral
process and pluralism), fungsi pemerintahan (functioning of government),
partisipasi politik (political participation), kebebasan sipil (civil liberties) dan
budaya politik (political culture),” kata Airlangga.
Dalam rilis tersebut, Airlangga mengungkapkan bahwa di tengah pandemi Covid-19 mempengaruhi terhadap kualitas demokrasi secara global, tak terkecuali bagi
Indonesia.
“Laporan itu menyebutkan Indonesia berada dalam kategori negara demokrasi yang belum sempurna (flawed democracy, red). Dalam kategori fungsi pemerintahan (Functioning of Government, red), Indonesia dengan skor 7.5 menunjukan kinerja lebih baik daripada kebanyakan negara di dunia (median 5.0). Untuk indikator proses elektoral dan pluralisme Indonesia menempatkan skor 7,85 yang menunjukan nilai yang baik. Demikian juga dalam hal partisipasi politik kita pada skor 6,11,” katanya.
Airlangga menyebutkan, penurunan tersebut terlihat dalam hal budaya politik (political culture) dan kebebasan sipil (civil liberties).
“Budaya politik sangat penting untuk
menopang bagi tumbuhnya demokrasi kita agar lebih berkualitas. Masih ada
dalam penilaian masyarakat kita yang kurang percaya dan bahkan tidak percaya
terhadap efektivitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik secara
mendalam harus terus menerus kita kembangkan, dari mulai tingkat elit hingga
ke akar rumput,” tambahnya.
Sementara itu kata Airlangga, dalam hal kebebasan sipil (civil liberties) bangsa Indonesia harus
terus meningkatkan penghormatan atas kemajemukan, meningkatkan toleransi
dalam kehidupan beragama, dan penghargaan terhadap HAM.