Mirza menegaskan, sepanjang proyek pembangunan, tidak ada intimidasi dari aparat TNI/Polri. Mirza menjelaskan, keberadaan aparat keamanan dari unsur TNI/Polri di lokasi pembangunan bukan bertujuan untuk mengintimidasi warga. Melainkan prosedur pengamanan yang sudah baku dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.
Mengenai kondisi banjir yang diduga disebabkan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Mirza menyebut jika banjir tersebut memang disebabkan oleh proyek kereta cepat, maka PT KCIC melalui konsorsium kontraktor akan bertanggung jawab untuk penanganannya.
Termasuk juga adanya ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang dirasakan warga yang berada di zona merah. Jika memang ketidaknyamanan dan ketidakamanan itu adalah dampak proyek KCJB, maka KCIC siap bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pada prinsipnya kami sangat terbuka dan kooperatif jika ada keluhan warga. Kami juga
siap untuk mengadakan sosialisasi kembali dan diskusi bersama warga setempat jika
memang dibutuhkan meskipun sebelumnya kami pun melakukan sosialisasi secara berkala,” tegas Mirza. (*)