Khusus terkait soal pendampingan dan akses pembiyaan bagi pelaku UMKM ini anggota Fraksi PKS ini meminta Kemenparekraf memberi perhatian lebih.
“Setelah kita menyadari bahwa 64 juta UMKM yang ada adalah pengisi lebih dari 90 persen pelaku usaha di negeri kita dan 30 persen nya berhenti karena dampak pandemi, artinya ada lebih dari 20 juta usaha mikro kecil menengah yang tutup, bangkrut, gulung tikar, apapun itu namanya. Bagi mereka ini tentu bukan persoalan strategi pengemasan, pemasaran dan promosi yang paling krusial dibutuhkan, meskipun itu tentu penting- tapi mereka sangat butuh akses pembiayaan dan bantuan agar bisa kembali bangkit berusaha lagi,” tuturnya.
Dari setidaknya enam deputi yang bersentuhan dengan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, dukungan atas akses pembiayaan dan bantuan pemerintah tercantum dalam program Deputi Bidang Industri dan Investasi. Alokasi anggaran pada deputi ini adalah sebesar Rp 172,5 miliar, masih di bawah anggaran Deputi Bidang Pemasaran (Rp400 miliar), Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Rp382 miliar), Deputi Bidang SDM dan Kelembagaan (Rp333 miliar), Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur (Rp218 miliar) serta Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Ekonomi Kreatif (Rp184 miliar)
Baca Juga:Pajak Kehilangan MukaPeningkatan Kasus Covid-19 Semakin Mengkhawatirkan, Wabup Minta Lab Cek Virus Baru
“Karena itu kami berharap ke depannya Kemenparekraf bisa memberi dukungan anggaran yang lebih baik untuk meluaskan akses pembiayaan dan bantuan bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak pandemi. Kalau kita ambil data dari Bekraf 2019 yang menyebut ada sekitar 8 juta pelaku usaha ekonomi kreatif di Indonesia (belum termasuk pelaku usaha pariwisata) artinya ada hampir 3 juta pelaku usaha ekonomi kreatif yang sangat membutuhkan akses pembiayaan dan bantuan dari Kemenparekraf,” pungkasnya. (git/fin)