Kerja sama antara Kemenko Perekonomian dan UI meliputi bidang riset dan inovasi, serta akademik dan kemahasiswaan. UI akan mendirikan Pusat Kajian Kerja Sama Ekonomi Internasional, kemudian melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, serta menyediakan fasilitas dan dukungan untuk aktivitas penelitian, program magang dan mentorship.
“Kemitraan antara Kemenko Perekonomian dan UI untuk persiapan pelaksanaan Presidensi G20 2022 ini sangat dibutuhkan, sebab model pengelolaan universitas saat ini adalah triple helix. Bahwa universitas tidak bisa pintar sendirian, melainkan harus ada pengalaman dari dunia nyata juga,” jelas Rektor UI Ari Kuncoro.
Senada, Rektor UPH Jonathan L. Parapak menuturkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi program Pemerintah untuk Presidensi G20 tahun depan, termasuk kerja sama kali ini. Ke depannya, UPH akan menyiapkan Indonesia G20 Study Center yang diharapkan dapat menjadi knowledge hub isu-isu G20 di tingkat nasional dan regional.
Baca Juga:Pertamina Tepis Kelangkaan Gas LPG 3 kg di Cisompet GarutWarga Ciamis Harus Bisa Manfaatkan Jalan Tol
“Saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas kepercayaan ini. Kami berjanji untuk melakukan yang terbaik. Hal ini kami lihat sebagai kesempatan melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah penelitian. Dan, untuk mahasiswa kami yang magang juga bisa menimba ilmu dan mempersiapkan diri untuk masa depan, di mana peran Indonesia di dunia internasional akan semakin besar,” paparnya.
Dengan kesiapan infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia (SDM) yang memadai dari kedua universitas tersebut, diharapkan mereka dapat menjadi lighthouse project bagi universitas lainnya di Indonesia. Bagi mahasiswa, kerja sama ini memberi kesempatan untuk berpartisipasi mendukung persiapan Presidensi G20 tahun depan. Kemudian, sejalan dengan prioritas Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, kerja sama ini diharapkan dapat mempertajam kapasitas dan meningkatkan employability mahasiswa selepas kuliah.
Secara umum, G20 terdiri dari dua jalur (track) yakni Finance Track dan Sherpa Track. Sherpa Track yang dikoordinasikan Kemenko Perekonomian dan didukung Kementerian Luar Negeri akan membahas isu-isu ekonomi non keuangan, seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.