Radar Garut , JAKARTA – Isu anggaran alutsista senilai Rp 1760 Triliun masih terus bergulir. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan Indonesia haris siap menghadapi segala ancaman yang akan datang.
“Indonesia harus memiliki alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang efektif dan mutakhir,” ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak Dahnil melalui akun Twitternya di Jakarta, Kamis (3/6).
Selain itu, lanjur Dahnil, negara harus memiliki tentara yang profesional, patriotik, dan militan. Baik secara teknis, teknologis maupun organisatoris. “Pertahanan negara mensyaratkan harus memiliki rakyat yang patriotik, militan, dan cinta Tanah Air,” katanya.
Baca Juga:Dorong Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani, Pemerintah Siapkan Stimulus EkonomiMenko Perekonomian, Sinyal Pemulihan Ekonomi Makin Menguat
Dahnil mengatakan Kemenhan berkeinginan agar industri pertahanan dalam negeri bisa mendukung. Di samping itu, bisa melakukan perbaikan, perawatan, dan pemeliharaan alpalhankam yang dimiliki TNI.
Meurutnya, ada beberapa ancaman yang dihadapi. Antara lain, ancaman aktual terdiri atas ancaman militer (pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme, radikalisme dan teroris), dan ancaman nonmiliter (ancaman siber, spionase, intelijen, perompakan, bencana alam, dan lainnya).
“Selain itu, ancaman potensial, yakni ancaman militer (perang konvensional atau perang terbuka, ancaman senjata nuklir) dan ancaman nonmiliter (krisis ekonomi dan imigran asing), serta ancaman hibrida berupa serangan senjata biologis dan wabah penyakit,” terang Dahnil.
Agar Indonesia memiliki alpalhankam yang efektif dan mutakhir mengatasi segala ancaman, maka diperlukan modernisasi Alutsista TNI.
Hal itu perlu dilakukan, adanya keterbatasan jumlah alpalhankam dan amunisi yang dimiliki saat ini. Sebagian besar berusia tua dan tidak beroperasi optimal. “Selain itu bekal pokok prajurit tidak cukup untuk bertempur dalam waktu lama,” imbuhnya.
Karena itu, jelas Dahnil, Kemenhan mencari formula terbaik. Yakni melakukan reorganisasi belanja dan pembiayaan Alpalhankam Kemhan dan TNI.
Formula ini tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) khusus Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
Baca Juga:Wakil Rakyat Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Kembali Bantu Pembangunan Beronjong dan Pengerukan Sungai Cimaragas, Sekaligus Peringati Hari Lingkungan Hidup SeduniaGuru Honorer Pertanyakan Minimnya Kuota PPPK Formasi Guru, Pemkab : Masalah Anggaran Jadi Alasan
Dahnil memastikan pembelian alutsista tersebut tidak akan membebani APBN. Juga tidak mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
“Pinjaman dari beberapa negara yang akan digunakan untuk pembelian alutsista ini akan diberikan dalam tenor yang panjang. Bunganya sangat kecil dan pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun dialokasikan di APBN,” urai Dahnil.