“Kebijakan pemerintah sampai saat ini masih memanjakan penggunaan kendaraan menggunakan BBM. Tingkat penjualan kendaraan bermotor setiap tahun terus mengalami kenaikan dimana bahkan tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata. Saya kira kita belum siap selama kebijakan untuk memiliki kendaraan begitu mudah. Karena peredaran kendaraan bermotor semakin besar,” tuturnya.
Sementara itu, upaya Pemerintah dan Pertamina melalui program RDMP dan GRR, disebut Mamit masih belum optimal. Program 1 juta BOPD juga disebutnya belum akan menyelesaikan persoalan impor, jika kebijakan itu tidak diikuti oleh kebijakan lainnya yang konsisten, salah satunya yaitu electric vehicle.
“Program RDMP dan GRR yang saat ini sedang digalakan belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri jika konsumsi terus meningkat. Program 1 juta BOPD masih belum cukup jika tidak ada perubahan terkait kendaraan listrik. Pemerintah perlu membuat kebijakan sehingga EV bisa menjadi lebih murah dan terjangkau. Selain itu, produsen EV juga harus bisa memenuhi keinginan konsumen Indonesia sehingga bisa bersaing. Fasilitas dan infrastruktur EV juga harus ditingkatan sampai ke berbagai wilayah di Indonesia. Keandalan penyedia listrik juga harus wajib tersedia,” pungkasnya. (git/fin.co.id)