Apalagi dalam kondisi saat ini sedang hangat-hangatnya isu reshuffle, dikutip dari detiknews.
Versi lembaga survey, hasil survey yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah. Bahwa salah satu kementrian yang diharapkan di-reshuffle yaitu,
1. Kemenko Perekonomian 36%
2. Kemenko Polhukam 24%
3. Kemenko Maritim dan Investasi 11%
4. Kemenko PMK 29%
Dan sejalan dengan pendapat Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira dikutip dari VOI.ID yang salah satunya menyebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto layak untuk di-reshuffle dengan alasan banyaknya kebijakan yang memicu polemik seperti impor beras.
Saya berharap kepada Pak Presiden Jokowi, (menteri-menteri) untuk kedepannya tidak ada lagi kebijakan yang justru merugikan rakyat kecil, tak ada lagi kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kelompok tertentu yang jelas ini telah mencederai visi misi Pak Presiden Jokowi yang begitu baik dan sangat mulia, merakyat dan tentunya mengutamakan kepentingan rakyatnya. Tentunya ini semua tidak boleh ditafsirkan dengan kebijakan yang aneh-aneh wabil khusus Menko Ekonomi yang akan memberi subsidi ongkir.
Reshuffle yaitu memperbaiki atau merubah keadaan kearah yang lebih baik, membawa Indonesia kearah kemajuan yang didalamnya tercipta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.(rls)