oleh

Catatan Penting Audiensi Bersama Kemendes Soal Wacana Penggabungan Ex PNPM Jadi BUMDesma

JAKARTA – Perwakilan dari BKAD dan Assosiasi UPK melakukan audiensi Senin (5/4/2021) dengan dirjen di Kementerian Desa dan staf perumus PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Audiensi tersebut adalah membahas tentang pasal 73 dalam PP nomor 11 tahun 2021 tentang wacana penggabungan usaha dana perguliran ex program PNPM yang sekarang ini dikelola UPK menjadi BUMDes Bersama (BUMDesma).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Radar Garut dari Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Jabar, ada beberapa catatan penting dalam audiensi tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Program PNPM Pedesaan sejak awal dan secara filosofis adalah program dari, oleh dan untuk orang miskin. Karakter dan substansi program ini harus dikawal dan dipertahankan.

2. BUMDES/ BUMDESMA adalah Badan Hukum. Jumlah Bumdes maksimal sama dengan jumlah desa. Sedangkan untuk BUMDESMA, masing-masing desa dapat membentuk lebih dari 1 ( satu ) sesuai kebutuhan dan bersifat lintas wilayah administrasi.

3. Transformasi ex PNPM Pedesaan menjadi Bundesma bersifat Eksklusif/Khusus. Artinya, berdiri sendiri, menjadi Bumdesma Khusus Ex PNPM Pedesaan dan tidak menjadi bagian dari Bumdesma reguler yang sudah ada.

4. Aset ex PNPM, bukan aset desa tetapi tetap aset Masyarakat sehingga tidak perlu dicatat sebagai aset desa. Sedangkan bagian alokasi surplus ( dana sosial/ laba/ keuntungan/ pendapatan ) yang dibagi/ disalurkan kepada masing-masing Desa TIDAK dicatat sebagai PAD/ Pendapatan Asli Desa , tapi Pendapatan Lainnya yang sah dan peruntukannya tetap spesifik dan mutlak untuk penanggulangan kemiskinan.

5. Selama jangka waktu transisi 2 tahun menjadi Bumdesma ( sambil menunggu Permendesa juknis Pp 11 / 2021 ) , rencana akan diterbitkan SE Menteri Desa tentang perlunya dilakukan audit oleh akuntan publik dalam rangka menjamin keamanan aset dan keberlanjutan kegiatan.

6. Gus Menteri melalui Dirjen akan segera menerbitkan SE kepada Bupati di seluruh Indonesia tentang perlunya audit di masing-masing kecamatan. (fer)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *