GARUT – Tenaga Ahli Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat (Jabar) Ramram Mukhlis Ramdani mengatakan, isu tentang intoleransi, radikalisme, ekstrimisme, dan akan berujung dengan terorisme menjadi persoalan besar, terutama di Jabar.
Hal tersebut dikatakannya saat diskusi bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Achmad Yani terkait untuk menangkal perilaku intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme yang kerap tumbuh di lingkungan perguruan tinggi atau kampus.
Menurutnya, Jabar termasuk daerah yang memiliki tingkat intoleransi dan radikalisme yang tinggi. Pasalnya, Jabar memiliki total jumlah penduduk 50 juta jiwa dengan kondisi yang heterogen.
Baca Juga:Banjir Bandang di Sumedang, Dua Orang Warga Hanyut TerseretLima Tahapan yang Harus Dilakukan Sebelum Sekolah Dibuka
“Ini yang kemudian menyebabkan kami sangat riskan dan rentan apabila muncul perilaku intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme,” kata Ramram saat ditemui di Bandung, Kamis (25/3).
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi dari para mahasiswa agar perilaku intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dapat diredam, khususnya di Jabar.
Dia menilai perguruan tinggi memiliki peran yang sangat vital karena para mahasiswa mampu menjadi corong bagi masyarakat serta menyampaikan bahwa dibalik heterogenitas Jabar masih tetap bisa hidup dengan adem ayem.
“Apalagi orang Jabar kan Silih Asih Silih Asah Silih Asuh. Saya berharap mereka (mahasiswa) bisa memupuk rasa kebangsaannya lebih kuat. Karena persoalan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme itu kalau sikap kebangsaannya sudah hilang. Pasti terjadi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Founder NADI Firman Hidayah Qolbi menambahkan, pihaknya menyoroti perilaku yang muncul di masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 yakni rasa benci terhadap pemerintah dan kelaparan yang.
Menurutnya, dua kondisi tersebut merupakan kondisi awal fundamental munculnya bibit intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme.
“Maka untuk itu Jabar harus lebih bisa menguatkan nuansa preventif deteksi dini. Sehingga, kedepannya dengan bonus demografi yang terdiri dari 70 persen generasi milenial, pemerintah jangan hanya fokus menggeser radikalisme ke arah politik tetapi ke arah yang lebih positif,” tambahnya.
Baca Juga:Tjahjo Sebut CASN Fokus Mengisi Tenaga TeknisMuskerwil KAMMI Jabar, PD Garut : Kecewa Jamuan Pemda Garut Alakadarnya
Sementara itu, Kasubbag Hukum Bag Sumda Polres Cimahi, AKP Katarina Widyastuti mengatakan, dirinya berharap semua pihak lebih bijak dan jangan sampai terprovokasi oleh berita hoaks.