Radar Garut , JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron mendorong pemerintah untuk meningkatkan peran Perum Bulog, menjadi Badan Pangan Nasional. Hal.itu sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Pangan Nomor 18 Tahun 2012.
“Kami di Komisi VI berpikiran mengembalikan peran Bulog menjadi penjamin beras nasional. Ini agak sulit sekarang karena ruang lingkup Bulog yang dibatasi. Kami di DPR melalui Baleg melakukan pengawasan terhadap implementasi UU 18/2012,” ujar Herman dalam disekusi virtual hari ini, Senin (22/3).
Menurut Herman, jika persoalan pangan dijalankan sesuai UU 18/2012, ia cukup yakin bahwa kesejahteraan petani akan terjaga.
Baca Juga:Wakil Bupati Ciamis Tanam Bibit Pohon di Hari Air Sedunia ke-29Pemkab Ciamis Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2020 kepada BPK RI
“Ketika letani dapat harga baik, berproduksi dengan baik, di lain sisi kita tidak bisa membiarkan harga di tingkat pasar melambung tinggi. Akan ada operasi pasar. Ada amanah dalam UU untuk mempertahankan kemandirian dan kedaulatan, dari sisi keterjangkauan wujud dan harga,” tuturnya.
Menurut Herman, pihaknya telah berdiskusi dengan para Menteri terkait, untuk mewujudkan lembaga ketahanan pangan nasional, sesuai UU Pangan.
“Kami sudah membicarakan dengan Menpan RB, Mentan, Mendag, MenKKP terkait pentingnya diwujudkan lembaga ketahanan pangan nasional yang diamanatkan UU 18/2012. Kami kemarin melakukan uji petik di beberapa daerah. Kesepakatannya adalah membentuk badan pangan nasional,” ungkapnya.
“Dulu pasal ini dibentuk untuk mengembalikan peran Bulog pada peran sesungguhnya, sesuai filosofi dibentuknya. Sesungguhnya tidak perlu persoalan fiskal menjadi hal utama dalam pembentukkan badan pangan,” sambungnya lagi.
Senada dengan Herman, Ekonom INDEF, Faisal Basri juga ikut mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran Bulog sebagai katalisator urusan pangan. Peran Bulog menjadi optimal ketika BUMN tersebut ditransformasikan menjadi Badan Pangan Nasional.
“Jadi, Bulog kemana? Menurut saya Bulog menjadi korporasi untuk pangan. Selain stabilisasi, untuk memastikan zero waste untuk padi. Tapi ada masalah, petani tidak bisa menikmati hasilnya karena masalah di penggilingan. Bulog sudah masuk, tapi kan masih dikit. Lewat korporasi petani ini kita bisa mengembangkan pemberdayaan petani itu,” ujar Faisal. (git/fin.co.id)