“Setelah beres RW 09 baru di aula desa di pengajian bulanan itu. manfaatnya selain silaturahmi juga untuk menyadap atau mendengar usulan atau keluhan masyarakat di tiap RW. Saya selaku kepala desa harus hadir, tidak boleh tidak hadir, harus, sudah jadi wajib untuk hadir. Nah awalnya di sana saya melihat saudara Uloh di pengajian. Tapi masih kuat masih bisa pengajian masih bisa bekerja, tapi benjolannya sudah segede cukup besar lah sampai pengajian pakai kopeah dengdek begini. Saya tanya di awal ini gimana, pak punya KIS gak, dia jawab punya. Tapi untuk ongkos gak ada, gak punya. Maka saya menyuruh petugas dari desa pak Dede Heri ngurus-ngurus ke rumah sakit,” kata Imat menceritakan.
Sampai pada akhirnya warga bernama Uloh itu sekarang sudah bisa beraktivitas kembali dan pembengkakan di wajahnya pun sudah hilang. Sekarang Uloh tinggal menunggu hasil pemeriksaan Patologi untuk mengetahui apakai kanker yang dideritanya itu ganas atau tidak.
“Nah itu untuk antar jemput itu tidak cuma dua kali itu sampai beberapa kali. Alhamdulillah kita punya ada kas desa untuk membiayai saudara saefulloh itu. Pada akhirnya kita bersyukur alhamdulillah masyarakat RW 09 berterima kasih seperti itu karena Uloh bisa bekerja kembali,” ujarnya.
Baca Juga:Enam BUMD Jabar Raih Penghargaan, Ridwan Kamil Sampaikan ApresiasiPasca Kecelakaan Maut di Kecamatan Wado, Polres Sumedang Siagakan Polwan Untuk Berikan Pendampingan Trauma Healing
Imat menjelaskan, banyak suka duka yang dialami petugas desa dalam mengantar ke rumah sakit selama ini. Imat pun memaklumi memang rumah sakit sendiri mungkin memiliki keterbatasan baik sumber daya manusia maupun ruangan. Namun dia berharap ke depan supaya Pemerintah menginstruksikan ke rumah sakit agar tidak mempersulit warga miskin yang berobat dan diantar oleh perangkat desa.
“Harapan kami di desa, dinas atau pemerintah coba jangan di sulit-sulit lah di rumah sakit. Saya mengalami, saya terjun langsung. Ketika ada yang tidak mampu tidak punya KIS jangan disulit-sulit lah harus percaya kepada kepala desa bahwa masyarakat itu yang diantar itu masyarakat yang tidak mampu,” ujarnya.
“Kedua tugas kami selaku pemerintah desa bagaimana caranya untuk bisa menggali potensi desa menjadi penghasilan asli desa (PADes). Nah diantaranya ketika nanti sudah ada PADes itu untuk biaya pelayanan masyarakat yang tadi sudah saya ucapkan, tidak ngambil dari dana desa karena sudah ada dari itu,” tambahnya.